Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, Dodi Martimbang.

Koalisi Perubahan yang diinisiasi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem, tidak akan goyah meski mendapatkan gangguan dari pihak eksternal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, Dodi Martimbang sebagai tersangka.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo mengaku heran dengan klaim pemerintah tersebut.

Dugaan praktik perjokian dalam rekrutmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilaksanakan akhir Desember 2022 hingga awal Januari 2023 lalu, mendapat sorotan dari legislator Senayan.

Ribuan kepala desa menggelar aksi untuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/1). Mereka menuntut agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa.

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe kembali dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD).

Kepolisian diminta mengusut tuntas bentrokan berdarah yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI).

Lukas Enembe membeli mobil mewah menggunakan uang suap dan gratifikasi.

Jika kemudian diketahui memang perkebunan itu adalah area hutan, maka bisa dikenakan sanksi administratif.

"Saat ini Indonesia berada dalam situasi mengkhawatirkan terkait masalah sosial. Ini menyusul ancaman gelombang PHK yang tengah mengintai rakyat Indonesia," ungkap Cak Imin

"Saya rasa kami tidak melanggar ketentuan apapun dari MK. Karena waktu konsinyering, itu KPU memberikan beberapa alternatif. Nah, alternatif itu termasuk tidak ada perubahan dapil," kata Dasco

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menaikkan tarif pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

pemberhentian Kompetisi Liga 2 dan Liga 3 dan mengambil kebijakan lain yang lebih merangkul kepentingan banyak pihak serta tidak merusak tatanan kompetisi sepakbola di Indonesia.

Sejumlah kritik dilayangkan oleh berbagai pihak pasca-penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.