Pemerintah Diminta Perbaiki Sistem Rekrutmen Pegawai BUMN

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 17 Januari 2023
Pemerintah Diminta Perbaiki Sistem Rekrutmen Pegawai BUMN

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dugaan praktik perjokian dalam rekrutmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilaksanakan akhir Desember 2022 hingga awal Januari 2023 lalu, mendapat sorotan dari legislator Senayan.

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak meminta pemerintah mengevaluasi sistem rekrutmen pegawai BUMN. Ia menilai, prosedur dan tahapan seleksi pegawai BUMN sebetulnya sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

Baca Juga:

Berhasil Tekan Utang, Laba BUMN Bisa Capai Rp 200 Triliun


"Namun ternyata, masih meninggalkan celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan tes, baik tes kemampuan dasar (TKD) maupun tes kemampuan bahasa Inggris," kata Amin dalam keterangannya, Selasa (17/1).

Merujuk data dan fakta yang terungkap untuk sementara ini, celah yang diduga dimanfaatkan oknum joki seleksi karyawan BUMN bukan terletak pada prosedur dan tahapannya.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, ada dua hal yang menjadi celah praktik kecurangan itu terjadi. Pertama, mekanisme pengawasan peserta saat melaksanakan TKD dan Tes Bahasa Inggris.

"Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN harus menyempurnakan aplikasi digital yang digunakan untuk TKD dan Tes Bahasa Inggris saat ini," ujarnya.

Dalam kaitan ini, Amin meminta agar aplikasi tes secara daring dilengkapi dengan fitur yang mampu membaca gestur peserta dan menganalisisnya, apakah dia melanggar aturan permainan selama seleksi atau tidak.

Misalnya, sistem mampu mendeteksi adanya komunikasi antara peserta dengan joki untuk mendapatkan bantuan saat tes, melalui gestur wajah maupun tubuh.

Baca Juga:

Menteri BUMN Klaim Utang Garuda Susut hingga 50 Persen

Selain itu, kata Amin, semestinya soal dan jawaban tes dienkripsi secara ketat dan tidak mudah diretas sehingga tidak bisa di screenshoot atau tangkapan layar.

"Di media sosial sempat viral yang menyebut ada percakapan di sebuah grup telegram berisi tutorial membuat tangkapan layer (screen shoot) soal ujian untuk kemudian dibantu pemecahan soal tersebut oleh Joki," ungkapnya.

Ia menjelaskan grup medsos tersebut dibentuk oleh sebuah lembaga bimbingan belajar yang menawarkan bimbingan dan pelatihan pemecahan soal TKD dan Tes Bahasa Inggris untuk soal-soal pada batch sebelumnya.

"Diperkirakan ada lebih dari 300 peserta yang tergabung dalam grup medsos tersebut," imbuhnya.

Menurut Amin, penyempurnaan aplikasi tes berikutnya adalah melengkapi aplikasi dengan akurasi data fisik peserta, misalnya melalui fitur pengenalan wajah, untuk mencegah peserta digantikan oleh Joki saat mengikuti tes.

Selanjutnya hal kedua yang harus dievaluasi dan diperbaiki, adalah kualitas soal TKD dan Tes Bahasa Inggris. Kualitas ini, kata Amin, lebih kepada penyusunan soal yang berbeda pada setiap batch.

Lebih lanjut Amin mengatakan, jika perlu dibuat pengelompokan soal berdasarkan clustering BUMN. Sehingga soal-soal Tes untuk klaster BUMN Karya berbeda dengan BUMN klaster keuangan misalnya.

“FHCI harus membuat Bank Soal Tes dalam jumlah besar, aman, rahasia, dan juga diawasi oleh sistem pengawasan yang ketat agar soal tidak bocor dan beredar,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Legislator Syaratkan Merger 103 Hotel BUMN Harus Kerek Dividen

#BUMN #DPR RI #DPP PPP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Gaji dan tunjangan yang diterima saat ini bahkan tidak cukup untuk menunjang mobilitas tugas maupun keperluan pribadi yang mendasar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 Februari 2026
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Indonesia
Pertamina Gabungkan Anak Usaha Sektor Hilir, Penyaluran BBM Diklaim Bakal Efisien
Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Pertamina.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
 Pertamina Gabungkan Anak Usaha Sektor Hilir, Penyaluran BBM Diklaim Bakal Efisien
Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Bukan Omon-Omon, Presiden Prabowo Ancam Bos BUMN yang Bikin Rugi Negara akan Ditangkap Kejaksaan
Para pemimpin BUMN yang ketahuan melakukan akal-akalan akan ditangkap.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Bukan Omon-Omon, Presiden Prabowo Ancam Bos BUMN yang Bikin Rugi Negara akan Ditangkap Kejaksaan
Bagikan