Pemerintah Diminta Perbaiki Sistem Rekrutmen Pegawai BUMN
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS
MerahPutih.com - Dugaan praktik perjokian dalam rekrutmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilaksanakan akhir Desember 2022 hingga awal Januari 2023 lalu, mendapat sorotan dari legislator Senayan.
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak meminta pemerintah mengevaluasi sistem rekrutmen pegawai BUMN. Ia menilai, prosedur dan tahapan seleksi pegawai BUMN sebetulnya sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya.
Baca Juga:
"Namun ternyata, masih meninggalkan celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan tes, baik tes kemampuan dasar (TKD) maupun tes kemampuan bahasa Inggris," kata Amin dalam keterangannya, Selasa (17/1).
Merujuk data dan fakta yang terungkap untuk sementara ini, celah yang diduga dimanfaatkan oknum joki seleksi karyawan BUMN bukan terletak pada prosedur dan tahapannya.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, ada dua hal yang menjadi celah praktik kecurangan itu terjadi. Pertama, mekanisme pengawasan peserta saat melaksanakan TKD dan Tes Bahasa Inggris.
"Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN harus menyempurnakan aplikasi digital yang digunakan untuk TKD dan Tes Bahasa Inggris saat ini," ujarnya.
Dalam kaitan ini, Amin meminta agar aplikasi tes secara daring dilengkapi dengan fitur yang mampu membaca gestur peserta dan menganalisisnya, apakah dia melanggar aturan permainan selama seleksi atau tidak.
Misalnya, sistem mampu mendeteksi adanya komunikasi antara peserta dengan joki untuk mendapatkan bantuan saat tes, melalui gestur wajah maupun tubuh.
Baca Juga:
Selain itu, kata Amin, semestinya soal dan jawaban tes dienkripsi secara ketat dan tidak mudah diretas sehingga tidak bisa di screenshoot atau tangkapan layar.
"Di media sosial sempat viral yang menyebut ada percakapan di sebuah grup telegram berisi tutorial membuat tangkapan layer (screen shoot) soal ujian untuk kemudian dibantu pemecahan soal tersebut oleh Joki," ungkapnya.
Ia menjelaskan grup medsos tersebut dibentuk oleh sebuah lembaga bimbingan belajar yang menawarkan bimbingan dan pelatihan pemecahan soal TKD dan Tes Bahasa Inggris untuk soal-soal pada batch sebelumnya.
"Diperkirakan ada lebih dari 300 peserta yang tergabung dalam grup medsos tersebut," imbuhnya.
Menurut Amin, penyempurnaan aplikasi tes berikutnya adalah melengkapi aplikasi dengan akurasi data fisik peserta, misalnya melalui fitur pengenalan wajah, untuk mencegah peserta digantikan oleh Joki saat mengikuti tes.
Selanjutnya hal kedua yang harus dievaluasi dan diperbaiki, adalah kualitas soal TKD dan Tes Bahasa Inggris. Kualitas ini, kata Amin, lebih kepada penyusunan soal yang berbeda pada setiap batch.
Lebih lanjut Amin mengatakan, jika perlu dibuat pengelompokan soal berdasarkan clustering BUMN. Sehingga soal-soal Tes untuk klaster BUMN Karya berbeda dengan BUMN klaster keuangan misalnya.
“FHCI harus membuat Bank Soal Tes dalam jumlah besar, aman, rahasia, dan juga diawasi oleh sistem pengawasan yang ketat agar soal tidak bocor dan beredar,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Legislator Syaratkan Merger 103 Hotel BUMN Harus Kerek Dividen
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Pertamina Gabungkan Anak Usaha Sektor Hilir, Penyaluran BBM Diklaim Bakal Efisien
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Bukan Omon-Omon, Presiden Prabowo Ancam Bos BUMN yang Bikin Rugi Negara akan Ditangkap Kejaksaan