Pemerintah Diminta Perbaiki Sistem Rekrutmen Pegawai BUMN

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 17 Januari 2023
Pemerintah Diminta Perbaiki Sistem Rekrutmen Pegawai BUMN

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dugaan praktik perjokian dalam rekrutmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilaksanakan akhir Desember 2022 hingga awal Januari 2023 lalu, mendapat sorotan dari legislator Senayan.

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak meminta pemerintah mengevaluasi sistem rekrutmen pegawai BUMN. Ia menilai, prosedur dan tahapan seleksi pegawai BUMN sebetulnya sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

Baca Juga:

Berhasil Tekan Utang, Laba BUMN Bisa Capai Rp 200 Triliun


"Namun ternyata, masih meninggalkan celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan tes, baik tes kemampuan dasar (TKD) maupun tes kemampuan bahasa Inggris," kata Amin dalam keterangannya, Selasa (17/1).

Merujuk data dan fakta yang terungkap untuk sementara ini, celah yang diduga dimanfaatkan oknum joki seleksi karyawan BUMN bukan terletak pada prosedur dan tahapannya.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, ada dua hal yang menjadi celah praktik kecurangan itu terjadi. Pertama, mekanisme pengawasan peserta saat melaksanakan TKD dan Tes Bahasa Inggris.

"Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN harus menyempurnakan aplikasi digital yang digunakan untuk TKD dan Tes Bahasa Inggris saat ini," ujarnya.

Dalam kaitan ini, Amin meminta agar aplikasi tes secara daring dilengkapi dengan fitur yang mampu membaca gestur peserta dan menganalisisnya, apakah dia melanggar aturan permainan selama seleksi atau tidak.

Misalnya, sistem mampu mendeteksi adanya komunikasi antara peserta dengan joki untuk mendapatkan bantuan saat tes, melalui gestur wajah maupun tubuh.

Baca Juga:

Menteri BUMN Klaim Utang Garuda Susut hingga 50 Persen

Selain itu, kata Amin, semestinya soal dan jawaban tes dienkripsi secara ketat dan tidak mudah diretas sehingga tidak bisa di screenshoot atau tangkapan layar.

"Di media sosial sempat viral yang menyebut ada percakapan di sebuah grup telegram berisi tutorial membuat tangkapan layer (screen shoot) soal ujian untuk kemudian dibantu pemecahan soal tersebut oleh Joki," ungkapnya.

Ia menjelaskan grup medsos tersebut dibentuk oleh sebuah lembaga bimbingan belajar yang menawarkan bimbingan dan pelatihan pemecahan soal TKD dan Tes Bahasa Inggris untuk soal-soal pada batch sebelumnya.

"Diperkirakan ada lebih dari 300 peserta yang tergabung dalam grup medsos tersebut," imbuhnya.

Menurut Amin, penyempurnaan aplikasi tes berikutnya adalah melengkapi aplikasi dengan akurasi data fisik peserta, misalnya melalui fitur pengenalan wajah, untuk mencegah peserta digantikan oleh Joki saat mengikuti tes.

Selanjutnya hal kedua yang harus dievaluasi dan diperbaiki, adalah kualitas soal TKD dan Tes Bahasa Inggris. Kualitas ini, kata Amin, lebih kepada penyusunan soal yang berbeda pada setiap batch.

Lebih lanjut Amin mengatakan, jika perlu dibuat pengelompokan soal berdasarkan clustering BUMN. Sehingga soal-soal Tes untuk klaster BUMN Karya berbeda dengan BUMN klaster keuangan misalnya.

“FHCI harus membuat Bank Soal Tes dalam jumlah besar, aman, rahasia, dan juga diawasi oleh sistem pengawasan yang ketat agar soal tidak bocor dan beredar,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Legislator Syaratkan Merger 103 Hotel BUMN Harus Kerek Dividen

#BUMN #DPR RI #DPP PPP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Darmawan Prasodjo Dicopot dari Dirut PLN, Suroso Isnandar Jadi Pengganti Sementara
Suroso Isnandar kini menjadi Dirut baru PLN. Ia menggantikan Darmawan Prasodjo yang dicopot dari jabatannya, Rabu (14/10).
Soffi Amira - Rabu, 14 Oktober 2026
Darmawan Prasodjo Dicopot dari Dirut PLN, Suroso Isnandar Jadi Pengganti Sementara
Indonesia
Menko PM Cak Imin Perintahkan BUMN Lakukan Pemberdayaan, Harus Berikan Manfaat
Keberhasilan perusahaan negara tidak hanya dilihat dari kinerja bisnis, tetapi juga dari kemampuannya membuka kesempatan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Menko PM Cak Imin Perintahkan BUMN Lakukan Pemberdayaan, Harus Berikan Manfaat
Indonesia
4 BUMN Karya Digabungkan Jadi Satu di November 2026, Beban Keungan Sudah Sangat Berat
Pada kasus WIKA, beban utang perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp 34 triliun yang tak diimbangi kecukupan aset penjamin (underlying assets)
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
 4 BUMN Karya Digabungkan Jadi Satu di November 2026, Beban Keungan Sudah Sangat Berat
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
HUT ke-28, Bank Mandiri Bagikan Dividen Interum Rp 6,16 Triliun
Pada usia ke-28 ini, perseroan menginginkan pertumbuhan yang terus memberikan hasil yang dirasakan oleh seluruh masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap Bank Mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Oktober 2026
HUT ke-28, Bank Mandiri Bagikan Dividen Interum Rp 6,16 Triliun
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Bagikan