Komisi III DPR menyoroti dua kasus yang menjadi perhatian publik, yakni pembunuhan di Lombok dan penyelundupan sabu seberat 2 ton di Batam.

Komisi IX DPR menyoroti wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2026. Hal itu dinilai cukup membebani rakyat.

Anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, akan mengajukan banding usai divonis 15 tahun penjara di kasus korupsi minyak mentah.

Kerry juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan.

Hakim meyakini mereka terbukti melakukan korupsi pada kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018–2023.

Dadan mengakui secara faktual dana pendidikan, baik di Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memgalami kenaikan.

Budiman ditangkap tim KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait importasi barang.

DPR hanya menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan aparat penegak hukum bekerja sesuai peraturan perundang-undangan. 


Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto meminta Polres Lombok Utara membuka kembali kasus pembunuhan mahasiswi Unram di Pantai Nipah dan menganalisis ulang bukti forensik.

Hotman Paris menilai janggal penanganan kasus mahasiswi Unram yang tewas di Pantai Nipah, Lombok Utara. Polisi menetapkan RA sebagai tersangka.

Komisi III DPR RI menilai tuntutan hukuman mati terhadap ABK Fandi dalam kasus 2 ton sabu bertumpu pada BAP. Meminta pengujian ulang isi pemeriksaan penyidik.

Hotman Paris mendampingi keluarga ABK Fandi yang dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu di Batam. Kronologi perekrutan hingga penangkapan diungkap di DPR.

Komisi XII DPR RI meminta pemerintah menjaga harga BBM dan LPG tetap stabil, setelah Pertamina meneken kontrak migas dengan AS.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menilai impor 105.000 pikap oleh PT Agrinas berpotensi gerus PDB Rp 39 triliun dan rugikan industri otomotif nasional.

PDIP mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memangkas anggaran pendidikan. Sebab, masih banyak sekolah tak layak.