"Atasnama pemerintah daerah saya meminta masyarakat tetap tenang, jangan terpancing apalagi terprovokasi persoalan ini (putusan) yang kian marak diperbincangkan di media sosial

Pemerintahan Kim Jong Un telah menyampaikan kepada Mike Pompeo keberatan terkait proliferasi nuklir negaranya.

Responden yang menilai DPR lebih terbuka mencapai 38,8 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan responden yang menilai DPR tertutup sebesar 16,4 persen.

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin meyakini gerakan #2019gantipresiden tak akan mengurangi suara Jokowi.

"Pelantikan hari ini sangat luar biasa terjadi gotong royong dengan tidak ada dana semua anggota gotong royong dan anggota yang mengeluarkan tenaga ini sangat luar biasa," kata Jerry Hermawan Lo

"Laporannya banyak pejabat minta tiket ke panitia," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Selasa (28/8).

"Jadi, nilai Rp10 juta di Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 bukan nilai batasan boleh atau tidak boleh gratifikasi diterima," kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (28/8).

"Rencana menaikkan gaji pokok PNS dan pensiunan harus sejalan dengan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dan jangan sampai menambah defisit APBN," kata Ahmad Yohan

Deputi II Bidang Administrasi INASGOC Francis Wanandi mengatakan tiket upacara penutupan Asian Games mulai dijual pada Selasa, 28 Agustus 2018.

Dalam pernyataan resmi NATO yang dirilis Senin (27/8), pemimpin senior ISIS yang diketahui bernama Abu Saad Ernabi bersama belasan pengikutnya dilaporkan tewas digempur pasukan koalisi.

"Kita akan mengirim guru terutama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama belajar tentang pendidikan karakter di Jepang," kata Muhadjir usai mengadakan pertemuan tertutup dengan Yoshimasa

"KPK menerima sejumlah informasi adanya oknum pejabat yang menerima pemberian tiket dan bahkan meminta tiket untuk menonton pertandingan.

"Yang pasti tadi memang ada yang mungkin saya terima Rp2 miliar itu sebagian memang saya inikan, gunakan untuk munaslub," kata Eni usai diperiksa di Gedung KPK

Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tidak menganggap gerakan #2019GantiGresiden sebagai ancaman. Hanya saja, seharusnya aksi itu sesuai etika dan aturan yang disepakati bersama.

"Maka saya memilih ikhlas untuk tidak mengambil cuti, saya ingin mendahulukan kepentingan warga Jakarta, juga aspirasi rakyat Indonesia di atas kepentingan saya sendiri dan golongan," kata Sandi