Koalisi Indonesia Kerja Sebut Gerakan #2019GantiPresiden Bukan Ancaman

MerahPutih.Com - Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tidak menganggap gerakan #2019GantiGresiden sebagai ancaman. Hanya saja, seharusnya aksi itu sesuai etika dan aturan yang disepakati bersama.

"Ya, kalau kita lihat dalam tatanan, kami enggak melihat itu (sebagai ancaman), kami melihat sebagai tatanan membangun demokrasi berlandaskan rules of law, berdasarkan aturan main tatanan kita bangsa
timur, itu harus dikedepankan," kata Sekretaris TKN KIK Hasto Kristiyanto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/8).

Dia menjelaskan, etika dan aturan itu adalah bagaimana setiap parpol seluruh elemen masyarakat, termasuk paslon punya tanggung jawab mendidik hal-hal baik di masyarakat dengan kebudayaan dan kreativitas.

"Harus mengedepankan etika yang baik, yang mendidik, bukan yang merusak, etika yang mempersatukan, bukan etika yang memecah belah," ucap dia.

Menurutnya, dalam berkompetisi tidak boleh sampai mencederai persatuan sebagai bangsa, makanya semua pihak harus membuka ruang keadaban publik di dalam kompetisi tersebut.

"Kenapa harus melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan persoalan di bawah. kita enggak ingin Pemilu ini mencederai persatuan kita sebagai bangsa. Jangan sampai kompetisi itu menghancurkan nilai nilai kita sebagai bangsa besar," imbuhnya.

Dia pun mengajak semua pihak untuk berpikir jernih dan mampu membedakan antara penegakan hukum dengan kebebasan berserikat yang sudah dijamin seluas-luasnya oleh konstitusi.

"Tapi ketika sudah mengarah pada gerakan-gerakan yang kurang pas dalam budaya kita sebagai orang timur, apalagi kadang kadang hanya karena ketidakmampuan melakukan sosialisasi terhadap pasangan calon kemudian muncul gerakan-gerakan yang kurang positif, itu kan sangat disayangkan." tegas Hasto menyikapi pembubaran deklarasi 2019 Ganti Presiden.

Namun begitu, sesuai dengan amanat konstitusi, seluruh rakyat Indonesia diberikan kebebasan yang dilindungi UU dalam menyampaikan pendapat. Akan tetapi, perlu diingatkan harus sesuai dengan aturan.

"Apapun pendukung dari Jokowi, atau Prabowo bebas mengekspresikan tapi dalam ruang lingkup aturan main. itu yang kami harapkan untuk disikapi secara dewasa oleh kita semua," pungkasnya.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Berada di Lempeng dan Patahan, Indonesia Harus Perkuat Mitigasi Bencana