Ali Mochtar Ngabalin: Gerakan #2019GantiPresiden Tak Akan Gerus Suara Jokowi

MerahPutih.Com - Pro dan kontra deklarasi #2019GantiPresiden yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air menyebabkan Istana jadi sorotan. Selain gerakan ganti presiden sebagai bagian dari kampanye jelang Pilpres 2019, juga berpotensi menggerus dukungan terhadap petahana Jokowi.

Menyikapi hal itu, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin meyakini gerakan #2019gantipresiden tak akan mengurangi suara Jokowi.

"Nggak ada, sama sekali nggak ada," kata Ngabalin, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/8) kemarin.

Ia menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sakali tidak merasa terganggu dengan sepak terjang gerakan tanda pagar untuk mengganti dirinya itu.

Menurut Ngabalin, Presiden tidak terpengaruh sama sekali, bahkan tetap sibuk bekerja ketika gerakan tersebut banyak melakukan manuver-manuvernya.

"Presiden enggak terganggu dengan urusan itu, pemerintah nggak terganggu. Presiden lagi sibuk menerima tamu, lagi sibuk peletakan batu, meresmikan sana-sini. Nggak usah ragu, orang incumbent mau bimbang apa," kata Ngabalin.

Ketidakpedulian Jokowi, ditambah dengan reaksi dari aparat dianggap sejumlah pihak rezim Jokowi otoriter terhadap kebebasan berpendapat.

Menanggapi hal itu, Ngabalin sebagaimana dilansir Antara justru berpendapat model pemimpin seperti Jokowi sama sekali jauh dari kesan otoriter.

"Kok larinya ke rezim. Bagaimana dia orang punya pilihan kata. Orang kayak Jokowi mana ada otoriter. Modelnya saja kayak begitu, kasihan. Ente mau bayangkan kayak apa. Kayak Presiden Jokowi begitu. Ente lihat gaya kayak gitu, mana bisa dia otoriter. Jadi maksudnya jangan sedikit-sedikit larinya ke pemerintah, jangan sedikit-sedikit larinya ke Presiden, dikit-dikit lari ke Istana. Baper gitu. Masak politisi bawa perasaan. Nggak boleh," katanya pula.

Ali Mochtar Ngabalin menyarankan kepada seluruh elemen agar menyampaikan narasi yang bersifat lebih mendidik kepada masyarakat.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: KPK Imbau Pejabat Negara Laporkan Gratifikasi Tiket Asian Games