"BJ Habibie melalui pemerintah kala itu menyiapkan masa depan Indonesia di Papua sebagai negeri matahari terbit di timur," katanya.

"Ini yang menurut saya perlu diatur, lebih-lebih kemudian kepala BIN polisi, kepala Bulog polisi, semua. Sudah mulai mengarah ke negara polisi," terang Ray.

"Soal nanti mau disahkan atau tidak, terserah yang bicara tapi yang penting, DPR, Presiden, KPK, pegiat antikorupsi, dosen, mahasiswa, dan lainnya duduk bersama membahasnya. Waktu masih ada kok," kata dia.

Dalam aksinya, massa bertelanjang dada memakai masker dengan tulisan *KPK No LSM !!* sebagai pesan tersirat agar pegawai KPK jangan bekerja seperti LSM.

"Kami berkoordinasi dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) tiga kabupaten, yakni Boyolali, Magelang, dan Semarang yang wilayah hutan Gunung Merbabu terbakar," kata dia.

Menurut Bastoni ada tiga aliansi yang berunjuk rasa dengan estimasi massa sekitar 300 orang. "Tiga aliansi tersebut yang mendukung keputusan pansel capim KPK," ujarnya.

"Yang jelas pokoknya tidak boleh kaya gini. Yang jelas kantor negara sebenarnya tidak boleh begini, ini kan milik negara," kata anggota kepolisian dari Polres Metro Setiabudi Bambang H

Kami juga mendesak agar seluruh orang Papua yang ditahan dengan sangkaan yang sama dan yang ditahan atau telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai pelaku kerusuhan di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat juga dibebaskan

"Kalau trotoarnya besar, kemungkinan bisa untuk PKL. Tapi yang kecil mungkin ya tidak," ujar Hari saat dikonfirmasi Jumat (13/9).

"Namun kami ada batas 5 hari, sesuai dengan hasil koordinasi dengan Divhubinter. Tapi tanggal 18 September ini adalah batas akhir pada Veronica," katanya di kepada wartawan di Surabaya, Jumat (13/9).

Revisi UU KPK, menurut Hendropriyono, untuk mendudukkan kewenangan KPK menjadi lebih proporsional.

Kehadiran 61 tokoh tersebut, menurut Mandacan tidak mewakili seluruh masyarakat di Papua Barat, baik warga asli Papua maupun non-Papua.

"Saya melihatnya tindakan (Saut Cs) ini sebagai upaya membunuh karakter seseorang," kata Hendardi, dalam pernyataan tertulis di Jakarta

Komisi III DPR RI sepakat Firli Bahuri menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2019-2023.

"Hari ini, tersangka sudah kita serahakan ke pihak Kejaksaan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Kamis (12/9).