Kali ini penyitaan aset milik Benny Tjokrosaputro. Yakni berupa enam bidang tanah dan bangunan di atasnya. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp23 triliun.

Usai Pilwakot tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, pembukaan dan pembongkaran 1.231 kotak suara Pilwalkot Solo yang disimpan di gudang.

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyita ratusan kotak amal dari terduga teroris di Sumatera Utara.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada pemerintah untuk segera mempercepat pengembangan dan produksi vaksin dalam negeri.

Pihak Masjid Istiqlal berencana menyelenggarakan shalat tarawih pada bulan Ramadan, April mendatang.

Polisi menangkap seorang pria inisial AS (53), yang merupakan sopir salah satu pengacara Rizieq Shihab (HRS). Ia ditangkap karena diduga membawa senjata tajam.

Pemerintah meniadakan mudik Lebaran pada 2021. Arahan ini diberikan untuk seluruh masyarakat mengingat bahaya penyebaran COVID-19.

"Jadi sekali lagi pengguna MRT tidak akan terganggu ya," ujar Riza di Jakarta, Jumat (26/3).

"Silakan jika para penegak hukum ingin membuka kasus ini kembali," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Menteri Perdagangan (Mendag) M. Luthfi kurang paham tujuan bernegara yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

RJ Lino bakal diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.

Sebuah Benda mencurigakan ditemukan tak jauh dari rumah Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani, Cipinang, Jakarta Timur.

"Bisa saja ada tekanan dan pengaruh kekuatan lain di luar sidang. Inilah yang harus dijawab, agar perubahan acara persidangan secara Offline, tidak menimbulkan masalah hukum baru," sebut Petrus.

Pemprov DKI Jakarta hari ini mencairkan dana bantuan sosial (Bansos) kepada warga pemegang kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akan menunggu sikap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia terkait nasib penyerahan dokumen kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit.