Dengan demikian maka, setidak-tidaknya tanggal 15 September 2019, Presiden Jokowi sudah membekukan kepemimpinan Agus Rahardjo dkk

Praktisi Hukum Syamsuddin Radjab menilai keberadaan dewan pengawas sudah sangat diperlukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi menilai revisi UU KPK bermasalah sejak awal.

Anggota DPR RI Erwin Moeslim Singajuru menerangkan upaya revisi UU KPK merupakan hal biasa dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Ratusan massa gabungan tergabung dalam Masyarakat Peduli KPK (MPK) berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (14/9)

"Pimpinan KPK itu kan negarawan, punya tanggung jawab, jangan begitu," kata Ngabalin

Zulfan Lindan mengkritik langkah Agus Rahardjo cs yang mundur dari jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

"Total luas lahan yang terbakar di selurub wilayah Indonesia dari bulan Januari-Agustus 2019 mencari 328.724 hektare," kata Doni

Menurut Anies, kabel-kabel itu ketika dipasang harus ada izin. Jadi kalau kabel tak ada izinnya bisa dibilang bermasalah.

Menurutnya, keberadaan dewan pengawas ini bukan untuk menghambat kinerja lembaga antirasuah tersebut

Kegiatan ini melibatkan 100 rumah makan, restoran dan warung.

Menurut Anies, jika sumber polutan berkurang pemerintah akan mengurangiatau meningkatkan kualitas udara

Tindakan tersebut sebagai sikap yang tidak dewasa

Keluarga Gus Dur menolak adanya pelemahan terhadap lembaga anti-rasuah itu, termasuk lewat revisi yang disetujui oleh Presiden Jokowi.

Revisi tersebut diyakini akan lebih memperkuat KPK dalam menangani kasus korupsi.