Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono baru-baru ini mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) dua siswa yang terlibat tawuran.

Pengamat Politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat menilai peluang duet Anies-Susi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih terbuka lebar.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William A. Sarana mengatakan apa yang dilakukan oleh Heru Budi bukan langkah politis.

Suhud mengatakan, dirinya mendapat informasi bahwa pendapatan event Jakarta E-Prix tahun hanya sekitar Rp 25 miliar, sedangkan uang yang telah dikucurkan Jakarta Propertindo (JakPro) sebagai pelaksana sebesar Rp 129 miliar.

Cecep Hidayat mengkritik kelihaian Airlangga Hartarto yang dinilai tak memanfaatkan jabatannya sebagai Menteri Perekonomian untuk turun ke bawah merebut hati rakyat.

Laporan KPI DKI pun sudah diterima BK DPRD DKI dan berharap laporan itu segera ditindaklanjuti.

Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy mengatakan, gelaran Pesta Rakyat Digital Island Bank DKI menjadi wadah dalam peningkatan inklusi serta literasi keuangan dalam hal ini perbankan digital terhadap warga Pulau Pramuka

Komisi II DPR memberikan angin segar untuk tenaga honorer. Dewan Legislatif Senayan memastikan bahwa tidak ada pemberhentian tenaga honorer di Indonesia.

Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Wijaya tegaskan, bahwa insiden tersebut merupakan kasus pribadi Cinta Mega, tak ada kaitannya dengan partai.

Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Junaedi menegaskan, wilayah yang diusulkan dalam surat usulan penambahan wilayah di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang telah diserahkan ke Penjabat Gubernur DKI Jakarta adalah empat pulau reklamasi, yakni C, D, G dan N.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DKI Jakarta memutuskan untuk mencoret nama Cinta Mega dalam daftar calon legislatif (Caleg) dalam Pemilu 2024, akibat ulahnya yang main game saat rapat paripurna.

Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Wijaya menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Cinta Mega sungguh menyalahi aturan partai dan melecehkan rakyat DKI. Sebab Cinta Mega digaji dari pajak warga ibu kota.

DPD akan mengirimkan surat rekomendasi PAW tersebut pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

Terrdapat dua isu penting yang dibawa Partai Buruh esok di Mahkamah Konstitusi.

Opini WTP ini merupakan yang kelima kalinya berturut-turut atau quintrick sejak BPKH menyusun laporan keuangan tahun 2018.