Wali Kota Wajibkan 40 Persen Pegawai Perusahaan Warga Asli Surabaya

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 November 2021
Wali Kota Wajibkan 40 Persen Pegawai Perusahaan Warga Asli Surabaya

Pekerja memproduksi kaos di industri tekstil .(Foto: Antara/Raisan Al Farisi/agr/18)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Kota Surabaya mewajibkan perusahaan yang ada di Kota Pahlawan, Jawa Timur, memiliki minimal 40 persen dan maksimal 60 persen pegawai berasal dari warga asli Surabaya.

"Itu sesuai peraturan wali kota yang mengatur perizinan dan persyaratan ketenagakerjaan. Jadi, tidak bisa 100 persen, karena Surabaya adalah Ibu Kota Jawa Timur," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Rabu (10/11).

Baca Juga:

Anies Diminta Perhatikan Angka Pengangguran di Jakarta

Hal itu telah disampaikan kepada perwakilan dari Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) saat pembahasan upah minimum kota (UMK) di Kota Surabaya pada 2022.

Eri menyampaikan, ketika membahas soal UMK harus dengan cara berdiskusi bersama. Hal itu perlu dilakukan supaya aspirasi dari SP/SB dan masyarakat Surabaya bisa tersampaikan dengan baik.

Ia menyampaikan, ke depannya tidak hanya mengandalkan UMK agar kebutuhan hidup yang diinginkan warga Surabaya terwujud. Ketika pandemi COVID-19 mulai melandai, Pemkot Surabaya akan menggandeng investor yang bakal menguntungkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Wali  Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Antara)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Antara)

"Siapa UMKM ini? Yaitu, dari teman-teman SP/SB ini. Ketika si suaminya kerja dan dirasa kurang penghasilannya, istrinya akan kami latih UMKM. Sehingga akan terwujud UMK satu keluarga yang tadinya Rp4,3 juta per bulan menjadi Rp7 juta per bulan," katanya.

Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi mengaku pihaknya akan terus berkomunikasi dengan anggota SPSI Jatim untuk memanfaatkan ruang diskusi yang akan dilakukan ke depannya. Harapannya, dari diskusi itu nantinya bisa mewujudkan keinginan para anggotanya.

"Rencana demo besar-besaran terkait UMK tidak akan terjadi. Saya yakin Ibu Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Kapolrestabes adalah pemimpin yang komunikatif. Saya harap ke depannya ada solusi dan diambil jalan tengahnya, maka dari itu Jatim harus tetap kondusif," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Surabaya Luncurkan Aplikasi Pencari Kerja

#Pengangguran #Surabaya #Buruh
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Aksi Demo Buruh KSPI dan Partai Buruh di Depan Gedung DPR Desak RUU Ketenagakerjaan
Aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (22/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 22 September 2025
Aksi Demo Buruh KSPI dan Partai Buruh di Depan Gedung DPR Desak RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung MPR/DPR RI, Senin (22/9). Mereka menolak upah murah dan meminta sistem outsourcing dihapus.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Indonesia
Miliki Anggaran Paling Besar Dibanding Lembaga Negara, Program Makan Bergizi Gratis Serap 600 Ribu Tenaga Kerja
Alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 268 triliun untuk 2026 akan diprioritaskan untuk program ini, dengan stand by Rp 67 triliun karena totalnya Rp 335 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Miliki Anggaran Paling Besar Dibanding Lembaga Negara, Program Makan Bergizi Gratis Serap 600 Ribu Tenaga Kerja
Indonesia
Duit 200 Triliun di Bank Himbara Harus Bisa Ciptakan Lapangan Kerja, Jangan Dibelikan Surat Utang
Pentingnya percepatan KUR Perumahan Rakyat dan Sanitasi agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapat rumah layak huni dan fasilitas sanitasi memadai.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Duit 200 Triliun di Bank Himbara Harus Bisa Ciptakan Lapangan Kerja, Jangan Dibelikan Surat Utang
Tradisi
15 Tahun Batik Wistara Konsisten Berdayakan Disabilitas Lewat Batik Khas Surabaya
Batik Wistara menawarkan enam motif khas Surabaya.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
15 Tahun Batik Wistara Konsisten Berdayakan Disabilitas Lewat Batik Khas Surabaya
Indonesia
Pengangguran di Jakarta Didominasi Lulusan SMA dan SMK
Pemerintah menyiapkan sejumlah program, termasuk 'Jakarta Barat Job Festival Gelombang" III tahun 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Pengangguran di Jakarta Didominasi Lulusan SMA dan SMK
Indonesia
4 Juta Tenaga Kerja Dijanjikan Terserap Setelah Pemerintah Salurkan KUR
Penyaluran percepatan KUR ditargetkan diberikan kepada 2,3 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
4 Juta Tenaga Kerja Dijanjikan Terserap Setelah Pemerintah Salurkan KUR
Indonesia
Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja
paket stimulus ekonomi ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat, terutama terkait penyediaan lapangan kerja berkualitas, sekaligus jaminan bagi pekerja lepas tanpa kontrak kerja (gig worker).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja
Indonesia
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Kadin pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Indonesia
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Andi Gani yang didampingi Presiden Partai Buruh Sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, mereka tidak bersedia menjadi pejabat tinggi negara setingkat menteri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Bagikan