Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan secara langsung di hadapan DPR RI kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.
Presiden Prabowo pun menjadi Presiden RI pertama yang menyampaikan pendahuluan RAPBN, yang mencakup kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, di hadapan anggota DPR RI.
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027 melalui penerapan strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan.
Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,
kata Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian angka kunci Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 di gedung DPR MPR Jakarta, Rabu (20/5).
Pemerintah juga menegaskan bahwa target pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata melalui penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di dalam negeri.
Baca juga:
Pengangguran di Jakarta Tembus 333 Ribu Orang, Lulusan SMA Paling Terdampak
Terkait hal tersebut, pemerintah menetapkan target penurunan angka kemiskinan menjadi berada pada rentang 6,0 hingga 6,5 persen, yang berarti mengalami penurunan signifikan dari target sebelumnya sebesar 6,5 hingga 7,5 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga dipatok turun ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya yang berada pada rentang 4,44 hingga 4,96 persen.
Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program vital, belanja negara dalam APBN 2027 direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Di sisi lain, pendapatan negara ditargetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB, sedangkan defisit anggaran akan dijaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Angka ini lebih rendah dari realisasi defisit APBN yang mencapai 2,92 persen pada tahun 2025.
