Anies Diminta Perhatikan Angka Pengangguran di Jakarta

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 14 Oktober 2021
Anies Diminta Perhatikan Angka Pengangguran di Jakarta

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tingginya angka pengangguran di Ibu Kota harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Stastistik (BPS) DKI, pengangguran menyentuh angka 500 ribu orang atau 10,95 persen warga DKI.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim mengatakan, angka tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni Agustus 2019, yang mana pengangguran hanya sebanyak 233.378 orang atau 4,41 persen.

Baca Juga:

Legislator Golkar: RUU Larangan Minuman Beralk

"Melihat kondisi pandemi belum berakhir mungkin diperkirakan tahun 2021 akan bertambah, nah kan ini harus disiapkan, diantisipasi," kata Lukmanul dalam keterangannya, Kamis (14/10)

Anggota Komisi C DPRD DKI ini melanjutkan, untuk mengantisipasi angka pengangguran yang terus melonjak itu, diperlukan link and match antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, usaha serta industri.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Oleh karenanya, ia meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta menerapkan konsep link and match dengan SMK maupun dengan Balai Latihan Kerja (BLK) agar dapat menambah keterampilan calon pekerja dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

"Sehingga kedepannya kita dapat menciptakan SDM unggul, serta menyediakan lapangan kerja yang sesuai melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta," tambah Lukmanul.

Pria asal Aceh ini menambahkan, institusi pendidikan harus mendukung program penyiapan kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, usaha maupun industri.

Baca Juga:

Rangkul Pengangguran Surabaya, 'Rewang' Hadirkan Jasa ART sampai Badut

Menurutnya, setiap tahun ada lulusan perguruan tinggi, serta SMA dan SMK yang lulus, dan membutuhkan pekerjaan, hal ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, BUMD, maupun swasta.

Ia mengungkapkan perusahaan perseroan daerah (Perseroda) diharapkan turut berpartisipasi mengatasi persoalan pengangguran di Jakarta.

“Jadi harus ada relasi dan kecocokan, dan ini menjadi catatan agar lebih serius untuk dibahas. Ini harus menjadi perhatian kami untuk mengatasi pengangguran ke depan,” pungkasnya. (Asp)

#Pengangguran #Tingkat Pengangguran
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Miliki Anggaran Paling Besar Dibanding Lembaga Negara, Program Makan Bergizi Gratis Serap 600 Ribu Tenaga Kerja
Alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 268 triliun untuk 2026 akan diprioritaskan untuk program ini, dengan stand by Rp 67 triliun karena totalnya Rp 335 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Miliki Anggaran Paling Besar Dibanding Lembaga Negara, Program Makan Bergizi Gratis Serap 600 Ribu Tenaga Kerja
Indonesia
Duit 200 Triliun di Bank Himbara Harus Bisa Ciptakan Lapangan Kerja, Jangan Dibelikan Surat Utang
Pentingnya percepatan KUR Perumahan Rakyat dan Sanitasi agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapat rumah layak huni dan fasilitas sanitasi memadai.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Duit 200 Triliun di Bank Himbara Harus Bisa Ciptakan Lapangan Kerja, Jangan Dibelikan Surat Utang
Indonesia
Pengangguran di Jakarta Didominasi Lulusan SMA dan SMK
Pemerintah menyiapkan sejumlah program, termasuk 'Jakarta Barat Job Festival Gelombang" III tahun 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Pengangguran di Jakarta Didominasi Lulusan SMA dan SMK
Indonesia
4 Juta Tenaga Kerja Dijanjikan Terserap Setelah Pemerintah Salurkan KUR
Penyaluran percepatan KUR ditargetkan diberikan kepada 2,3 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
4 Juta Tenaga Kerja Dijanjikan Terserap Setelah Pemerintah Salurkan KUR
Indonesia
Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja
paket stimulus ekonomi ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat, terutama terkait penyediaan lapangan kerja berkualitas, sekaligus jaminan bagi pekerja lepas tanpa kontrak kerja (gig worker).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja
Indonesia
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Kadin pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Indonesia
Tingkat Pengangguran di Jakarta Turun, Gubernur Pramono: Sekarang 6,18 Persen
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jakarta turun.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Agustus 2025
Tingkat Pengangguran di Jakarta Turun, Gubernur Pramono: Sekarang 6,18 Persen
Indonesia
Kurangi Angka Pengangguran, Penyandang Disabilitas di Jakarta Harus Diberi Kesempatan Bekerja
Penyandang disabilitas di Jakarta juga perlu diberi kesempatan bekerja. Nantinya, mereka akan dibekali pelatihan terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
Kurangi Angka Pengangguran, Penyandang Disabilitas di Jakarta Harus Diberi Kesempatan Bekerja
Berita
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Pertumbuhan ekonomi 2026 diprediksi mencapai 5,4 persen. Presiden RI, Prabowo Subianto, percaya diri angka pengangguran dan kemiskinan bisa turun.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Indonesia
Komisi IX DPR: Skema Magang Solusi Strategis Pangkas Pengangguran
Pengawasan terhadap implementasi magang juga diperlukan agar tidak disalahgunakan sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja murah
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 01 Agustus 2025
Komisi IX DPR: Skema Magang Solusi Strategis Pangkas Pengangguran
Bagikan