Wakil Ketua DPR Waspadai Pansus Jiwasraya Dibawa ke Ranah Politik
Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Mapolda Metro Jaya (MPKanugraha)
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dugaan kasus korupsi Jiwasraya.
Sejauh ini ada 6 fraksi yang secara nonformal mendukung Pansus yaitu NasDem, PKS, Demokrat, Gerindra, Golkar, dan PPP. Namun, belum ada dukungan formal.
Baca Juga
Dukung Erick Thohir Usut Korupsi Jiwasaraya, Hipmi Ingatkan Serangan Balik Koruptor
Menurut Dasco, hal ini merupakan amanah konstitusi yang dijalankan DPR untuk melakukan pengawasan dan mencari solusi yang terjadi di perusahaan BUMN tersebut.
"Kami bukan bicara, ini jangan dibawa ke ranah politik, namun kewajiban DPR yang diamanatkan konstitusi dan rakyat yang kami wakili untuk menelusuri dan mencari tahu serta mencari solusi masalah di Jiwasraya," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta (13/1).
DPR pantas membentuk Pansus Jiwasraya untuk menelusuri uang nasabah kemana dan apakah masih ada yang bisa diselamatkan serta bagaimana solusinya ke depan.
"Nanti biasanya akan digulirkan di paripurna, nanti ada yang mengajukan usul dan harus kita tindaklanjuti. Dan kita sikapi mayoritas dari fraksi-fraksi yang sudah berkeinginan bentuk Pansus Jiwasraya," ujarnya.
Dasco juga menyebut dengan adanya pansus dapat mengusut aliran uang negara dari perusahan asuransi itu dan mencari solusi yang tepat.
Baca Juga
"Saya pribadi sebagai pimpinan DPR bidang koordinasi ekonomi dan keuangan, saya pikir kita pantas membentuk suatu pansus untuk menelusuri itu uangnya lari ke mana saja dan apakah ada yang bisa diselamatkan dan lalu kemudian solusinya gimana karena ini uang masyarakat banyak," kata Dasco. (Knu)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Uya Kuya dan Adies Kadir Resmi Diaktifkan Lagi jadi Anggota DPR, Bagaimana Nasib Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio?
Legislator PKB Usul BGN Jadikan 5 Negara ini Role Model MBG, bukan India