Wakil Ketua dan Anggota Komisi E DPRD DKI Mengundurkan Diri dari PSI

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 19 Mei 2023
Wakil Ketua dan Anggota Komisi E DPRD DKI Mengundurkan Diri dari PSI

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo (kiri) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/4). ANTARA/HO DPRD DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dua kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakni Anggara Wicitra Sastroamidjojo dan Idris Ahmad mengundurkan diri dari DPRD DKI Jakarta.

Anggara merupakan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dan Idris adalah anggota Komisi E.

Baca Juga

PSI Ajukan 580 Caleg DPR Bertarung di 84 Daerah Pemilihan

Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina.

"Ada memang dua nama yang menyatakan tidak lanjut dari PSI," ujar Elva di Jakarta, Jumat (19/5).

Elva menuturkan, bahwa PSI menghargai keputusan mereka. Lalu, sambungnya, dua kader tersebut minggat dari PSI karena alasan pribadi.

"Itu juga keputusan pribadi, alasan pribadi dan partai hari ini menghargai apa keputusan yang mereka ambil," tutur Elva.

Baca Juga

PSI Minta Pemprov Jangan Asal Nonaktifkan NIK Warga yang Tak Tinggal di Jakarta

Wanita berkerudung ini mengungkapkan, sampai saat ini PSI masih menunggu surat resmi pengunduran diri dari Anggara dan Idris.

Setelah resmi menerima surat pengunduran diri dari keduanya, barulah DPW PSI DKI akan membicarakan proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap keduanya di DPRD DKI.

"Masih kami tunggu (surat pengunduran diri) dan semua akan diselesaikan secara prosedural oleh partai politik," papar dia.

Pada periode 2019 hingga 2024 ada sebanyak 8 kader PSI yang mengisi kursi Legislatif Kebon Sirih.

Pada Pemilu 2024, PSI DKI menargetkan bisa meraih 800 ribu suara dan mendapatkan 16 kursi DPRD DKI. (Asp)

Baca Juga

PSI Kritik Rencana Pj Heru yang akan Cabut KJP Siswa Perokok

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Bagikan