Wakil Ketua dan Anggota Komisi E DPRD DKI Mengundurkan Diri dari PSI

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 19 Mei 2023
Wakil Ketua dan Anggota Komisi E DPRD DKI Mengundurkan Diri dari PSI

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo (kiri) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/4). ANTARA/HO DPRD DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dua kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakni Anggara Wicitra Sastroamidjojo dan Idris Ahmad mengundurkan diri dari DPRD DKI Jakarta.

Anggara merupakan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dan Idris adalah anggota Komisi E.

Baca Juga

PSI Ajukan 580 Caleg DPR Bertarung di 84 Daerah Pemilihan

Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina.

"Ada memang dua nama yang menyatakan tidak lanjut dari PSI," ujar Elva di Jakarta, Jumat (19/5).

Elva menuturkan, bahwa PSI menghargai keputusan mereka. Lalu, sambungnya, dua kader tersebut minggat dari PSI karena alasan pribadi.

"Itu juga keputusan pribadi, alasan pribadi dan partai hari ini menghargai apa keputusan yang mereka ambil," tutur Elva.

Baca Juga

PSI Minta Pemprov Jangan Asal Nonaktifkan NIK Warga yang Tak Tinggal di Jakarta

Wanita berkerudung ini mengungkapkan, sampai saat ini PSI masih menunggu surat resmi pengunduran diri dari Anggara dan Idris.

Setelah resmi menerima surat pengunduran diri dari keduanya, barulah DPW PSI DKI akan membicarakan proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap keduanya di DPRD DKI.

"Masih kami tunggu (surat pengunduran diri) dan semua akan diselesaikan secara prosedural oleh partai politik," papar dia.

Pada periode 2019 hingga 2024 ada sebanyak 8 kader PSI yang mengisi kursi Legislatif Kebon Sirih.

Pada Pemilu 2024, PSI DKI menargetkan bisa meraih 800 ribu suara dan mendapatkan 16 kursi DPRD DKI. (Asp)

Baca Juga

PSI Kritik Rencana Pj Heru yang akan Cabut KJP Siswa Perokok

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Bagikan