Viral Sprindik Kasus yang Menyeret Erick Thohir, Begini Respons KPK

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 10 Desember 2020
Viral Sprindik Kasus yang Menyeret Erick Thohir, Begini Respons KPK

Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: bumn.go.id).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebuah surat perintah penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (Sprindik KPK) viral di media sosial. Sprindik tertanggal 02 Desember 2020 tersebut diteken Ketua KPK Firli Bahuri.

Sprindik dikeluarkan untuk mengusut kasus pengadaan alat rapid test COVID-19 melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang dilakukan Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca Juga:

Catat, Cicilan UMKM Terdampak Corona Ditunda 1 Tahun dengan Bunga Ringan!

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri buka suara menanggapi sprindik tersebut. Ali menegaskan lembaga antirasuah tak pernah mengeluarkan sprindik tersebut.

"Itu bukan surat KPK," kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (10/12).

Menteri BUMN Erick Thohir.
Sprindik KPK yang viral di media sosial (ist)

Sebelumnya, KPK mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai oknum yang mengatasnamakan Direktur Penyelidikan KPK. Apalagi oknum tersebut meminta untuk menyetorkan sejumlah uang melalui rekening.

"Baik melalui telepon maupun WhatsApp yang meminta agar menyetorkan sejumlah uang pada rekening bank tertentu," kata Ali.

Baca Juga:

Begini Kesulitan UMKM Indonesia Rebut Pasar Global

Ali mengatakan, Direktur Penyelidikan KPK dalam bekerja selalui sesuai dengan standar opersional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan lembaga antirasuuah.

"Kami memastikan bahwa Direktur Penyelidikan KPK tidak pernah menghubungi pihak-pihak lain tersebut di luar kepentingan dinas," ujar Ali. (Pon)

#Erick Thohir #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Olahraga
Tetap Jadi Ketua Umum PSSI Setelah Jabat Menpora, Erick Thohir: Jawaban FIFA secara Statuta Tidak Salah
“Yang rugi siapa (kalah ada pergantian di tengah jalan)?,” kata Erick Thohir.
Frengky Aruan - 1 jam, 24 menit lalu
Tetap Jadi Ketua Umum PSSI Setelah Jabat Menpora, Erick Thohir: Jawaban FIFA secara Statuta Tidak Salah
Indonesia
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi
Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (Agpemaru) melaporkan Hermus Indou ke KPK terkait dugaan korupsi dua proyek di Kabupaten Manokwari.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi
Indonesia
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
KPK mendalami Sudewo terkait dengan lelang proyek pembangunan rel kereta api dan dugaan adanya fee dari proyek tersebut ke DPR RI.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
Olahraga
Menuju SEA Games Thailand 2025: Indonesia Hadapi Tantangan Anggaran dan Potensi Kehilangan Medali Emas
NOC Indonesia bersama Kemenpora menggelar rapat kordinasi membahas langkah strategis menghadapi tiga multi-event internasional di 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Menuju SEA Games Thailand 2025: Indonesia Hadapi Tantangan Anggaran dan Potensi Kehilangan Medali Emas
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
KPK akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kewajaran isi laporan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Setuju Menpora Erick Thohir Rangkap Ketum PSSI, Ini Syarat Komisi X DPR
"Saat ini tidak ada statuta baik dari PSSI maupun FIFA yang menyatakan harus mundur," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Setuju Menpora Erick Thohir Rangkap Ketum PSSI, Ini Syarat Komisi X DPR
Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Bagikan