Usulan Pemilu Ditunda, Faldo: Pemerintah Jangan Sampai Diseret-seret


Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)
MerahPutih.com - Usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, terus mengemukakan publik. Setelah diungkapkan oleh menteri Jokowi, penundaan juga diungkapkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan didukung Ketum PAN Zulkifli Hasan.
"Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana Pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini di Jakarta, Senin (28/2).
Baca Juga:
Eks Ketua MK Nyatakan Usul Penundaan Pemilu 2024 Menguras Energi Bangsa
Namun, Faldo menegaskan Pemerintah tidak mengetahui mengenai usulan tersebut. Deklarasi dukungan tersebut, kata ia merupakan aspirasi dari partai politik.
Faldo menegaskan, Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Bahkan, klaim ia, tidak ada kaitannya dengan Pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik.
"Jadi jangan sampai diseret-seret," tegasnya.
Pemerintah, kata ia, saat ini sedang fokus untuk bangkit dari pandemi COVID-19, memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin.
"Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," ungkapnya.
Faldo menegaskan, selain pemulihan pasca pandemi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sedang mengawal transformasi besar yaitu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.

"Sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan," katanya.
Ia membantah, kalau kalau ada yang mengaitkan Pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik.
"Pekerjaan Pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," katanya.
Usulan penundaan pemilu ini, diungkapkan para pengusulnya, karena krisis COVID-19, selain itu pertumbuhan ekonomi yang tengah berjalan dikhawatirkan terganggu padahal masyarakat belum pulih. (Asp)
Baca Juga:
Perang Rusia-Ukraina Jadi Alasan Tunda Pemilu 2024 Dinilai Mengada-ada
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029

NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029

DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak

Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
