Terjaring OTT KPK, Intip Deretan Miliaran Harta Bupati Penajam Paser Utara!

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 13 Januari 2022
Terjaring OTT KPK, Intip Deretan Miliaran Harta Bupati Penajam Paser Utara!

Rumah Jabatan Bupati Penajam Paser Utara, serta sejumlah ruangan kantor di lingkungan pemerintah kabupaten setempat disegel KPK (Antaranews/HO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud, tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 36,72 miliar. Politikus Demokrat itu ditangkap tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (12/1).

Berdasarkan data dari elhkpn.kpk.go.id yang dilihat merahputih.com, Rabu (13/1), salah satu kepala daerah termuda di Indonesia itu terakhir melaporkan hartanya ke KPK pada Februari 2021.

Baca Juga

Firli Bahuri Pastikan Kepala Daerah yang Kena OTT Bupati Penajam Paser Utara

Harta Abdul Gafur terdiri dari harta tidak bergerak dan harta bergerak. Untuk harta tidak bergerak,
ia tercatat memiliki sepuluh bidang tanah dan bangunan yang berada di Balikpapan dan Jakarta Barat. Total nilai aset tersebut sebesar Rp 34.295.376.075.

Sementara untuk harta bergerak, Abdul Gafur tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai
Rp 509.000.000. Rinciannya yakni mobil Ford Fiesta 2011 senilai Rp 190 juta; mobil Honda City 2009 senilai Rp175 juta; mobil Honda CRV 2008 senilai Rp 140 juta dan motor Yamaha Mio Soul 2007 senilai Rp 4 juta.

Baca Juga

KPK Gelar OTT di Penajam Paser Utara

Mantan Bendahara Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 1.375.000.000 dan kas dan setara kas lainnya senilai Rp 546.000.000. Sehingga total hartanya sebesar Rp 36,72 miliar.

Selain Abdul Gafur, tim penindakan KPK juga turut mencokok 10 orang lainnya. Mereka ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap dan gratifikasi.

Baca Juga:

Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar saat OTT Bupati Banyuasin

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap.

"Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (13/1).

Diketahui, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang disiapkan menjadi lokasi ibu kota negara baru. (Pon)

#Breaking #Penajam Paser Utara #Ott Kpk #KPK #Kasus Korupsi
Bagikan

Berita Terkait

Olahraga
Hasil Super League 2025/2026: Kemenangan Pertama PSM Makassar, Berarti Kekalahan Perdana bagi Persija
PSM Makassar mengalahkan Persija Jakarta 2-0 pada pekan keenam Super League 2025/2026 di Stadion B.J. Habibie, Minggu (21/9).
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Hasil Super League 2025/2026: Kemenangan Pertama PSM Makassar, Berarti Kekalahan Perdana bagi Persija
Indonesia
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
RUU Perampasan Aset versi April 2023 mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan aset dirampas tanpa putusan pidana.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
Presiden Prabowo Bentuk Komisi Reformasi Polri, Mahfud Md Masuk Kandidat Utama
Mantan Menkopolhukam Mahfud Md berpotensi kembali masuk ke pemerintahan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Presiden Prabowo Bentuk Komisi Reformasi Polri, Mahfud Md Masuk Kandidat Utama
Indonesia
Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN, Gantikan Posisi Erick Thohir
Setelah Erick Thohir ke Kemenpora, Prabowo tunjuk Dony Oskaria Pimpin BUMN.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN, Gantikan Posisi Erick Thohir
Indonesia
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Ada tujuh pemilik tanah yang dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Indonesia
Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo
Pengambilalihan PT Sritex oleh kurator setelah putusan pailit ternyata berdampak besar pada kewajiban PBB di Kabupaten Sukoharjo.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo
Bagikan