Tempo Bantah Bayangan Wajah Pinokio Penghinaan Terhadap Presiden Jokowi

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 17 September 2019
 Tempo Bantah Bayangan Wajah Pinokio Penghinaan Terhadap Presiden Jokowi

Cover Majalah Mingguan Tempo yang memuat wajah pinokio dalam bayangan Presiden Jokowi (Foto: MP/Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Redaktur Eksekutif Majalah Tempo, Setri Yasra mengatakan bahwa sampul Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 bukan menggambarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pinokio.

"Tempo tidak pernah menghina kepala negara sebagaimana dituduhkan. Tempo tidak menggambarkan Presiden sebagai pinokio. Yang tergambar adalah bayangan pinokio," kata Setri dalam pesan tertulisnya, Senin, (16/9).

Baca Juga:

Sikapi Putusan Dewan Pers, Eks Komandan Tim Mawar Kembali Polisikan Tempo

Setri menjelaskan, sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 1999, Majalah Tempo memberikan perhatian pada dinamika dalam masyarakat perihal revisi UU KPK.

Ia mengatakan, sampul Majalah Tempo dengan judul Janji Tinggal Janji itu merupakan metafora atas dinamika tersebut, yaitu tudingan sejumlah penggiat antikorupsi bahwa Presiden ingkar janji dalam penguatan KPK.

"Tempo telah memuat penjelasan dalam Presiden dalam bentuk wawancara," katanya.

Relawan Jokowi mengadukan Majalah Tempo ke Dewan Pers
Relawan Jokowi mengadukan Majalah Tempo ke Dewan Pers (MP/Kanu)

Menurut Setri, Redaksi Tempo meyakini bahwa Jokowi memahami peran jurnalisme di dalam masyarakat, dan menganggap kritik sebagai bagian penting dalam pemerintahannya.

Sebelumnya, Kelompok Relawan Jokowi Mania, Imanuel Ebenezer mengadukan majalah Tempo ke Dewan karena memasang gambar Jokowi dengan hidung panjang layaknya ponokio di cover majalahnya.

Pinokio merupakan tokoh dongeng yang yang jika berbohong, hidungnya memanjang.

Ebenezer mengatakan, cover itu mengartikan presiden Jokowi tidak berpihak terhadap pemberantasan korupsi.

"Gambar Pinokio itu penghinaan terhadap simbol negara," kata Ebenezer.

Baca Juga:

Tempo Dipolisikan Mantan Komandan Tim Mawar ke Bareskrim

Ia mengatakan, cover dan beberapa konten berita seakan Jokowi tidak berpihak terhadap pemberantasan korupsi.

"Seakan-akan ingin melemahkan KPK. Enggak. Dari mana pelemahannya?;" sesal Ebenezer.

Anggota Dewan Pers Hassanein Rais mengatakan, aduan ini akan dibahas internal.

"Inshallah minggu depan kami akan lakukan mediasi hasil bagaimana situasi tergantung nanti dari Temponya gimana," tutup Hassanein.(Knu)

Baca Juga:

Pasang Cover "Jokowi Pinokio", Majalah Tempo Dilaporkan Relawan Jokowi ke Dewan Pers

#Koran Tempo #Presiden Jokowi #Relawan Jokowi #Dewan Pers
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers, Kemkomdigi sampai dengan tanggal 7 November 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Berita Foto
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Suasana sidang uji materi terhadap Undang-Undang (UU) tentang Pers di Gedung MK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Kata Sekretaris Negara Soal Pencabutan Kartu Identitas Pers Istana Milik Jurnalis Karena Bertanya Soal Keracunan MBG
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, dalam pernyataan perusahaan di Jakarta hari ini, mengonfirmasi terjadinya pencabutan kartu identitas pers Istana atas nama jurnalis Diana Valencia.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
Kata Sekretaris Negara Soal Pencabutan Kartu Identitas Pers Istana Milik Jurnalis Karena Bertanya Soal Keracunan MBG
Indonesia
Dewan Pers, AJI, IJTI dan Iwakum Kecam Pencabutan Akses Liputan Karena Bertanya ke Prabowo Soal Keracunan MBG
Pasal 4 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, menyatakan bahwa "pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
Dewan Pers, AJI, IJTI dan Iwakum Kecam Pencabutan Akses Liputan Karena Bertanya ke Prabowo Soal Keracunan MBG
Indonesia
Kejagung Bantah Silfester Matutina Relawan Jokowi Kabur ke Luar Negeri, Belum Ditahan karena Sakit
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina saat ini masih berstatus aktif sebagai Komisaris ID FOOD.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Kejagung Bantah Silfester Matutina Relawan Jokowi Kabur ke Luar Negeri, Belum Ditahan karena Sakit
Indonesia
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Langkah Tepat untuk Perjelas Perlindungan Wartawan
Pasal yang menyebutkan bahwa jurnalis mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas masih sangat multitafsir dan abstrak sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Langkah Tepat untuk Perjelas Perlindungan Wartawan
Indonesia
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina tak kunjung ditahan meski sudah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Indonesia
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Penertiban dilakukan untuk mencegah salah kaprah media-media itu dianggap perpanjangan tangan dari lembaga negara yang bersangkutan.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Agustus 2025
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Bagikan