Target Partai Demokrat di Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 05 Agustus 2022
Target Partai Demokrat di Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tampak memimpin langsung pendaftaran peserta Pemilu 2024 bersama rombongan ke gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (5/8). ANTARA/Melalusa Susthira K

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat resmi mendaftar sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat (5/8).

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin langsung jajaran partainya ke KPU.

Baca Juga

AHY Pimpin Langsung Pendaftaran Partai Demokrat ke KPU

Sesuai mendaftar, AHY mengatakan, dalam Pemilu 2024 nanti partai berlogo bintang mercy biru itu menargetkan bisa merebut 15 persen kursi DPR RI.

"Saat ini DPR RI kami ada 54 orang di Senayan, tetapi tentu kami ingin jauh lebih banyak lagi, sehingga peran kami di parlemen juga lebih kuat dan terasa. Dengan bisa mengisi keseluruhan dapil tersebut mudah-mudahan tercapai persentase 14 hingga 15 persen," kata AHY.

Putera sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (AHY) ini mengatakan, Partai Demokrat telah menyerahkan seluruh persyaratan sebagai calon peserta Pemilu 2024 kepada KPU.

"Tadi kami menyerahkan surat pendaftaran disertai dengan surat pernyataan partai politik daftar kepengurusan di tingkat nasional, di tingkat DPP, kemudian di tingkat DPD 34 provinsi, juga tingkat DPC di 514 kabupaten kota, serta di tingkat PAC 7266 Kecamatan," ujarnya.

Baca Juga

Hanya Partai Garuda yang Daftar ke KPU Hari Ini

AHY menegaskan, Partai Demokrat telah siap menghadapi gelaran pesta demokrasi lima tahunan. Ia juga meminta doa restu kepada masyarakat agar dapat berjuang dengan tujuan yang baik.

"Semoga kami bisa mengusung perubahan dan juga kemajuan untuk Indonesia ke depan baik di tataran legislatif maupun eksekutif," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, AHY juga menitipkan pesan kepada seluruh jajaran KPU agar bisa menjadi penyelenggara yang baik pada Pemilu 2024.

"Kami juga bermohon semoga KPU bisa menjadi lembaga kebanggaan buat kita semua, sebagai lembaga yang netral, independen, dan juga bisa menjaga situasi demokrasi politik," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Pimpin Langsung Daftar ke KPU, AHY Ingin Buktikan Demokrat Serius Bawa Perubahan

#Partai Demokrat #Pilpres #Pemilu #Tahapan Pemilu #Jadwal Pemilu #KPU #Komisi Pemilihan Umum
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan