Tanggapan Kemenkumham Terkait Penetapan Tersangka Wamen Eddy Hiariej
Arsip - Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (kemeja putih) menyambangi KPK untuk memberikan klarifikasi atas laporan IPW di Jakarta, Senin (20/3/2023). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
MerahPutih.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menanggapi penetapan tersangka Wakil Menteri (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Koordinator Humas Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman mengaku bahwa Eddy Hiariej belum mengetahui soal penetapan tersangka tersebut.
Eddy Hiariej juga disebut belum menerima Surat perintah penyidikan (sprindik) maupun surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).
Baca Juga:
Jadi Tersangka KPK, Ini Harta Kekayaan Wamenkumham Eddy Hiariej
“Beliau tidak tahu menahu terkait penetapan tersangka yang diberitakan media karena belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan juga belum menerima sprindik maupun SPDP,” kata Erif dalam keterangannya, Jumat (10/11).
Erif menegaskan, pihaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi masalah hukum yang dihadapi Eddy Hiariej.
Asas tersebut, kata Erif, akan diterapkan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Kita berpegang pada asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang bersifat tetap,” ujarnya.
Baca Juga:
KPK Tetapkan Wamenkumham Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi
Kemenkumham juga belum dapat memastikan soal pemberian bantuan hukum untuk Eddy Hiariej. Advokasi Kemenkumham terhadap Eddy Hiariej masih harus dikoordinasikan terlebih dulu.
“Terkait bantuan hukum dari Kemenkumham akan kita koordinasikan terlebih dahulu,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
KPK Kantongi Data Transaksi Keuangan Wamenkumham dari PPATK
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Gubernur Riau masih Terlibat Kasus Korupsi meski sudah Diingatkan, Pemerintah Buka Wacana Evaluasi Sistem Pengawasan
KPK Ungkap OTT Bupati Ponorogo Terkait Mutasi dan Promosi Jabatan
KPK Tangkap Bupati Ponorogo
KPK Amankan Dokumen dan CCTV Usai Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
KPK Duga Legislator NasDem Satori Terima Duit Selain CSR BI-OJK, Dipakai Buat Beli Mobil
Adam Damiri Bawa 8 Novum untuk Dasar PK Kasus Asabri
Soroti Kebakaran Rumah Hakim PN Medan, Eks Penyidik KPK: Bentuk Teror ke Penegak Hukum
Rumah Hakim Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar Misterius, DPR: Kejahatan Terencana!
Laporkan Kekayaan Rp 3,08 Triliun ke KPK, Denny JA: Keterbukaan Adalah Spirit Kepemimpinan