Tanggapan Gibran soal Plesetan Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Keluarga


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)
MerahPutih.com - Ramai sebutan Mahkamah Konstitusi (MK) dipelesetkan menjadi Mahkamah Keluarga, mencuat jelang putusan batas usia capres-cawapres pada Senin (16/10).
Uji materi itu disebut-sebut bermuatan kepentingan politik untuk membuka jalan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk bisa berkontestasi di Pilpres 2024.
Baca Juga
Gibran Jawab Tudingan Panda Nababan Jadi Walkot Solo karena Lobi Jokowi
Gibran menanggapi hal tersebut dengan santai. Ia menyerahkan persoalan itu ke masyarakat.
"Itu (Mahkamah Keluarga) biar warga yang menilai. Monggo itu masukan dan kritikan dari warga," ujar Gibran, Kamis (12/10).
Dia mengaku tidak tersinggung atas hal tersebut. Terlebih untuk keputusan di MK bukan kewenangannya.
"Tersinggung tidak. Kewenangan bukan pada saya. Biar warga yang menilai. Kalau saya mengalir santai," katanya.
Baca Juga
Kelakar Gibran soal Putusan MK: Saya Dukung Emil Dardak jadi Cawapres
Dia menambahkan semu masukan warga telah dia tampung. Terlebih soal batas usia capres dan cawapres belum tentu dikabulkan.
"Itu monggo serahkan pada warga berikan masukan. Saya mengalir saja. Umur tidak cukup, belum tentu dikabulkan (MK). Lagian juga belum tentu dipilih (cawapres) dan dukung di Pilpres 2024," katannya.
Diketahui, Ekonom Rizal Ramli menyebut akan ada sirkus Mahkamah Keluarga yang memutuskan seseorang boleh menjadi capres/cawapres asal pernah menjadi bupati atau gubernur. Dia pun menyinggung Mahkamah Keluarga membangun dinasti keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Akan ada sirkus Mahkamah Keluarga yang akan memutuskan boleh jadi Capres/Wapres, tidak ubah batas umur, asalkan pernah jadi Bupati/Gubernur. Memalukan ini MK menjadi 'Mahkamah Keluarga' membangun dinasti kerajaan Jokowi - disgusting. Jokowi jatuh, kita bubarkan MK nepotisme dan abal-abal ini," tulis Rizal Ramli di akun X nya, Rabu (11/10). (Ismail/Jawa Tengah).
Baca Juga
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan

Palu Hakim MK Siap Diketuk: Keputusan Krusial Mengenai Uji Formil UU TNI dan UU BUMN Diputus Hari Ini

Gibran Tegaskan Reshuffle Kabinet Merah Putih Sudah Diperhitungkan Matang oleh Prabowo untuk Optimalkan Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik

Iwakum Ajukan Judicial Review, Ketua AJI: Penting Ingatkan Negara soal Kewajiban Lindungi Jurnalis

Begini Cara Grab Memilih Perwakilan Ojol untuk Bertemu dengan Wapres Gibran

Asosiasi Pastikan Pengemudi Ojol yang Bertemu Wapres Gibran Bukan Anggota Mereka

Sri Mulyani Buka Suara usai Rumahnya Dijarah, Minta Masyarakat Ajukan Judicial Review ke MK

Jenguk Driver Ojol Korban Bentrokan, Wapres Gibran: Tiga Hari Pulang

Prabowo Perintahkan Anak Buahnya Pelajari Putusan MK yang Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan
