Surya Paloh Akan Minta Keterangan Mentan Soal Isu Hukum yang Berkembang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 04 Oktober 2023
Surya Paloh Akan Minta Keterangan Mentan Soal Isu Hukum yang Berkembang

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. ANTARA/Dokumentasi Kementerian Pertanian

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo disebut akan menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh setelah mendarat di Indonesia. Namun, belum diketahui kapan pertemuan itu akan berlangsung.

Waketum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan, rencana Syahrul menemui Surya Paloh adalah sesuatu yang wajar. Dia menyebut, Paloh ingin mengetahui secara jelas soal dugaan masalah hukum yang membeli Syahrul.

“Pak Syahrul mau ketemu Pak SP (Surya Paloh) pastilah dalam kapasitas Pak SP sebagai Ketua Umum partai dan Syahrul sebagai kader partai. Tentunya Pak Surya meminta keterangan tentang isu yang beredar seliweran,” kata Ahmad Ali saat dihubungi, Rabu (4/10).

Baca Juga:

Mahfud MD Sebut Mentan Syahrul Yasin Limpo Jadi Tersangka

Ali menuturkan bahwa Syahrul Yasin Limpo sebagai kader NasDem perlu menjelaskan soal isu hukum yang berkembang kepada Surya Paloh.

Menurutnya, NasDem belum mengambil sikap lantaran masih menunggu penjelasan dari Syahrul Yasin terkait duduk perkara di KPK.

“Pak Syahrul ini sebagai kader partai. Banyaknya isu, selama ini NasDem belum menanggapi karena kami belum mendapatkan keterangan dari Pak Syahrul,” tutur Ali.

Baca Juga:

Mentan Syahrul Yasin Limpo Dikabarkan Hilang Kontak Usai Kunjungan ke Spanyol

Oleh sebab itu, Ali menegaskan rencana Syahrul Yasin menemui Surya Paloh dalam konteks mengklarifikasi soal dugaan perkara rasuah di Kementan.

“Menurut hemat saya itu adalah laporan. Pertama, perjalanan luar negeri. Kedua, laporan tentang perkembangan isu-isu yang di Kementan,” ujarnya.

Lebih lanjut Ali menekankan bahwa KPK belum mengumumkan secara resmi status hukum Syahrul Yasin. Dia menyebut partainya berpihak pada asas praduga tak bersalah.

“Bahkan kemarin ada pernyataan bahwa Mas Syahrul belum ditetapkan sebagai tersangka. Kita berpihak pada di posisi itu maka harusnya tidak menjadi heboh ya,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

KPK Geledah Rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo

#Syahrul Yasin Limpo #Kasus Korupsi #NasDem #Surya Paloh
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
RUU Perampasan Aset versi April 2023 mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan aset dirampas tanpa putusan pidana.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Indonesia
Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo
Pengambilalihan PT Sritex oleh kurator setelah putusan pailit ternyata berdampak besar pada kewajiban PBB di Kabupaten Sukoharjo.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
RUU tersebut mengandung potensi masalah serius apabila tidak dibarengi penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
Indonesia
5 Pasal Kontroversial dalam RUU Perampasan Aset yang Perlu Direvisi, Pakar UNM Ungkap Risiko Kriminalisasi dan Kehilangan Kepercayaan Publik
RUU ini punya tujuan mulia, tetapi ada lima pasal yang harus dicermati
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
5 Pasal Kontroversial dalam RUU Perampasan Aset yang Perlu Direvisi, Pakar UNM Ungkap Risiko Kriminalisasi dan Kehilangan Kepercayaan Publik
Bagikan