Headline

Soal Rekonsiliasi, Jokowi Harus Rangkul Prabowo

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 03 Juli 2019
 Soal Rekonsiliasi, Jokowi Harus Rangkul Prabowo

Pengamat politik Ujang Komarudin (Foto: unialazhar.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat Politik Universitas Al- Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyarankan sebagai pemenang Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi) harus merangkul Prabowo Subianto dengan menjadi inisiator pertemuan antara dirinya dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Perlu diingat prinsipnya yang menang merangkul yang kalah. Jadi Jokowi-Ma'ruf Amin mesti merangkul Gerindra," kata Ujang saat dihubungi wartawan, Rabu (3/7).

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo pasca kontestasi Pilpres 2019 merupakan sebuah keharusan.

"Disaat elite saling serang, ulama terpecah, dan masyarakat terbelah, maka rekonsiliasi merupakan keharusan," ujar Ujang.

Meski demikian, Ujang menegaskan, rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo tidak hanya sekadar politik dagang sapi atau bagi-bagi jabatan.

"Perlu juga penyelesaian persoalan pendukung-pendukung kubu 02 yang banyak terkena kasus hukum," imbuhnya.

Pengamat Politik Ujang Komarudin sarankan Jokowi harus lebih dulu rangkul Prabowo
Pengamat Politik Ujang Komarudin sarankan Jokowi harus lebih dulu rangkul Prabowo (Foto: Dok Pribadi)

Dalam rangka rekonsiliasi tersebut, kata Ujang, Prabowo harus memperjuangkan pendukungnya saat proses Pilpres 2019 agar terbebas dari persoalan hukum.

"Seperti Ustad Bachtiar Natsir, dan lain - lain yang menjadi tersangka. Tersangkanya mereka kan ada kaitannya dengan Pilpres," ujar Ujang.

Selain itu, lanjut Ujang, Eks Danjen Kopassus itu juga harus menyelesaikan persoalan yang menimpa Ketua PA 212 Slamet Ma'arif dan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Riziq Shihab yang terasing di luar negeri.

"Walaupun semua kasusnya pidana. Tapi kasus- kasus tersebut bertali temali dengan Pilpres," pungkas Ujang.

Wacana rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo hingga saat ini belum juga terealisasi. Padahal, lima tahun lalu, kebekuan politik sempat mencair setelah Jokowi dan Prabowo saling bertemu untuk pertama kalinya selama Pilpres 2014.

Jokowi dan Prabowo bertemu untuk pertama kalinya semenjak pencoblosan pemilihan presiden tahun 2014 di kediaman Ayahanda Prabowo, Almarhum Sumitro Djojohadikusumo di Jakarta, Jumat (17/10).

Kala itu, dua tokoh itu sepakat untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan meminta Partai Gerindra dan Koalisi Merah Putih untuk mendukung Jokowi dan pemerintahannya.

Jokowi dan Prabowo saat debat Capres
Jokowi dan Prabowo saat debat capres beberapa waktu lalu (Foto: antaranews)

“Kami sepakat menjaga keutuhan Republik Indonesia, yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Prabowo usai menerima kunjungan Jokowi pada Oktober 2014 silam.

Sebelumnya ‎Jokowi juga sempat meminta Prabowo-Sandi untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia. Menurut Jokowi Indonesia adalah negara besar, sehingga tidak bisa dibangun hanya dengan satu atau sekelompok orang.

"Oleh karena itu saya mengajak Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negara ini," kata Jokowi usai ditetapkan sebagai presiden terpilih di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6) kemarin.

BACA JUGA: Gender dan Usia Harus Jadi Pertimbangan Jokowi dalam Memilih Para Menteri

Pengamat Sarankan Gerindra Tiru PDIP Jika Ingin Menang Pemilu

Diketahui, KPU resmi menetapkan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Penetapan tersebut diambil melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Pleno ini digelar tiga hari pasca sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di MK. MK memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan demikian, Jokowi akan menjabat sebagai presiden untuk kedua kalinya.(Pon)

#Pengamat Politik #Joko Widodo #Prabowo Subianto #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Bukan Oppa K-Pop! Ternyata Inilah Idola Utama Presiden Prabowo Subianto dari Korea Selatan
Hal ini disampaikan saat meresmikan PT Lotte Chemical Indonesia, pabrik petrokimia terbesar se-Asia Tenggara di Cilegon
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Bukan Oppa K-Pop! Ternyata Inilah Idola Utama Presiden Prabowo Subianto dari Korea Selatan
Indonesia
Prabowo Bantah Takut dengan Jokowi, Minta Rakyat Hormati Mantan Presiden
Presiden RI, Prabowo Subianto, membantah takut dengan Jokowi. Ia mengatakan, bahwa masyarakat harus menghormati mantan pemimpin bangsa.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Prabowo Bantah Takut dengan Jokowi, Minta Rakyat Hormati Mantan Presiden
Indonesia
Prabowo Mau Borong 30 Rangkaian KRL, Jumlah Penumpang Diprediksi Tembus 400 Juta Orang
Prabowo mau borong 30 rangkaian KRL, jumlah penumpang diprediksi bisa menembus 400 juta orang.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Prabowo Mau Borong 30 Rangkaian KRL, Jumlah Penumpang Diprediksi Tembus 400 Juta Orang
Indonesia
Prabowo Mau Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Sitaan Korupsi, Ekonom: Enggak Bakal Cukup!
Presiden RI, Prabowo Subianto, mau membayar utang Whoosh pakai uang sitaan korupsi. Ekonom menyebutkan, bahwa hal itu tidak akan cukup.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Prabowo Mau Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Sitaan Korupsi, Ekonom: Enggak Bakal Cukup!
Indonesia
Respons Kecelakaan KA Bangunkarta, DPR Ingatkan KAI Target Zero Accident dari Prabowo
Keselamatan operasional kereta api harus menjadi prioritas utama demi mencegah terulangnya kecelakaan di jalur rel.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Respons Kecelakaan KA Bangunkarta, DPR Ingatkan KAI Target Zero Accident dari Prabowo
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Mau Tambah Rangkaian KRL, Waktu Tunggu Jadi Lebih Pendek di Jam Krusial
Presiden RI, Prabowo Subianto, ingin menambah 30 rangkaian KRL. Komisi V DPR menyebutkan, bahwa waktu tunggu KRL bakal jadi lebih pendek di jam krusial.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Prabowo Mau Tambah Rangkaian KRL, Waktu Tunggu Jadi Lebih Pendek di Jam Krusial
Indonesia
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Saat ini, Indonesia memiliki kewajiban pembayaran utang untuk proyek kerata Whoosh sekitar Rp 1,2 triliun per tahun kepada China.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Indonesia
Prabowo Alokasikan Rp 5 Triliun untuk Tambah 30 Rangkaian KRL, ini Respons Komisi V DPR
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengalokasikan Rp 5 triliun untuk menambah rangkaian KRL. Komisi V DPR pun mendukung hal tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Prabowo Alokasikan Rp 5 Triliun untuk Tambah 30 Rangkaian KRL, ini Respons Komisi V DPR
Indonesia
Prabowo Minta Utang Whoosh Jangan Lagi Dipolitisasi, Tegaskan Bukan Proyek Untung-Rugi
Prabowo menekankan proyek transportasi publik seperti Whoosh tidak seharusnya dilihat dari sisi keuntungan finansial semata, melainkan dari manfaatnya bagi masyarakat.
Wisnu Cipto - Selasa, 04 November 2025
Prabowo Minta Utang Whoosh Jangan Lagi Dipolitisasi, Tegaskan Bukan Proyek Untung-Rugi
Bagikan