Soal Pemilihan Wagub DKI, PKS Dinilai Terlihat Mengalah tapi Dapat Simpati

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 26 Januari 2020
Soal Pemilihan Wagub DKI, PKS Dinilai Terlihat Mengalah tapi Dapat Simpati

Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sakhri Purnomo di Cempaka Baru,Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020) (ANTARA/ Livia Kristianti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Ubedillah Badrun menilai, kuatnya dominasi Gerindra dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI mengindikasikan lemahnya dominasi Partai Keadilan Sejahtra (PKS).

Saat ini, dua cawagub DKI yang memiliki kans kuat adalah Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

Baca Juga:

Gerindra Pertimbangkan Usulan Cawagub DKI Jalani Fit and Proper Test

"Yang menentukan kekuasaan itu Tuhan. Yang bakal jadi Wagub DKI itu sudah tercatat di lauhul mahfuzd sudah tercatat di langit. Demikian saya baca di media dari pernyataan Sakhri Purnomo, Ketua DPD PKS DKI. Teokratis banget," kata Ubedillah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/1).

Ubedillah melanjutkan, PKS seolah tidak punya keterampilan lobi politik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Sandiaga Uno (kiri) usai pengunduran diri Sandiaga, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (10/8/2018). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc/18.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Sandiaga Uno (kiri) usai pengunduran diri Sandiaga, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (10/8/2018). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc/18.

"Mentok. Saya amati efek psikologis politiknya dalam budaya politik Indonesia, unik juga, terlihat mengalah namun mendapat simpati publik karena terkesan mengutamakan kepentingan warga Jakarta agar segera punya wagub, kasihan Gubernur Anies diserang sendirian. Seperti itu kira kira bacaan sosiologis psikopolitiknya," terang Ubedillah.

Ubedillah melihat, secara politik pemilihan wagub juga sebagai ujian bagi DPRD terkait etika politik dan integritas anggotanya. Apakah mereka mampu menjamin bahwa dalam pemilihan nanti tidak terjadi politik uang, tidak terjadi transaksi-transaksi tertentu yang mengarah pada jual beli dukungan dan suara.

Baca Juga:

PSI Ancam Enggak Mau Ikut Pilih Wagub DKI, Kenapa Ya?

"Untuk menjamin itu semua terbebas dari money politic sebaiknya panitia pemilihan di DPRD mengajak KPK dan PPATK untuk memantau langsung dan mengawasi langsung jalanya pemilihan Wagub DKI di DPRD ini. Hati-hati DPRD DKI jangan bermain api. Risiko besar menanti anggota DPRD jika terjebak money politic," kata Ubedillah.

Ubedillah melihat, beban masalah Jakarta yang begtu berat memerlukan gubernur dan wakil gubernur yang mampu bersinergi dengan baik. Wagub mampu membantu gubernur mewujudkan visi-misi dan programnya.

"Jakarta memerlukan wagub yang memiliki semacam chemistry dengan gubernur, bekerja profesional dan memiliki integritas," kata Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law studies ini. (Knu)

Baca Juga:

Sikap Fraksi PDIP DKI Terhadap 2 Sosok Baru Cawagub

#DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Penurunan kemacetan ini terjadi pada jam sibuk, yakni pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Indonesia
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mencegah bencana banjir, terutama di tengah ancaman krisis iklim saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Indonesia
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Peristiwa itu terjadi dekat dengan Stasiun Cakung.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Indonesia
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Hal ini penting karena bisa jadi APAR itu merupakan garda terdepan untuk melawan kebakaran sebelum api menyebar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Pihak yang mengatur ketentuan penggunaan strobo pejabat ialan pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Mendorong Pemprov DKI mengintensifkan gerakan pangan murah serta operasi pasar di berbagai wilayah.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Indonesia
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Tarif spesial hanya Rp 1 ini diberikan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Indonesia
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Tren peningkatan angka keterangkutan (ridership) masih terlihat konsisten di lima stasiun.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Indonesia
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Pramono menyebut istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki akun media sosial dan tidak pernah mencampuri urusan pekerjaannya sebagai gubernur.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Bagikan