Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pengamat politik Ubedillah Badrun menilai, kuatnya dominasi Gerindra dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI mengindikasikan lemahnya dominasi Partai Keadilan Sejahtra (PKS).
Saat ini, dua cawagub DKI yang memiliki kans kuat adalah Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.
Baca Juga:
Gerindra Pertimbangkan Usulan Cawagub DKI Jalani Fit and Proper Test
"Yang menentukan kekuasaan itu Tuhan. Yang bakal jadi Wagub DKI itu sudah tercatat di lauhul mahfuzd sudah tercatat di langit. Demikian saya baca di media dari pernyataan Sakhri Purnomo, Ketua DPD PKS DKI. Teokratis banget," kata Ubedillah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/1).
Ubedillah melanjutkan, PKS seolah tidak punya keterampilan lobi politik.
"Mentok. Saya amati efek psikologis politiknya dalam budaya politik Indonesia, unik juga, terlihat mengalah namun mendapat simpati publik karena terkesan mengutamakan kepentingan warga Jakarta agar segera punya wagub, kasihan Gubernur Anies diserang sendirian. Seperti itu kira kira bacaan sosiologis psikopolitiknya," terang Ubedillah.
Ubedillah melihat, secara politik pemilihan wagub juga sebagai ujian bagi DPRD terkait etika politik dan integritas anggotanya. Apakah mereka mampu menjamin bahwa dalam pemilihan nanti tidak terjadi politik uang, tidak terjadi transaksi-transaksi tertentu yang mengarah pada jual beli dukungan dan suara.
Baca Juga:
"Untuk menjamin itu semua terbebas dari money politic sebaiknya panitia pemilihan di DPRD mengajak KPK dan PPATK untuk memantau langsung dan mengawasi langsung jalanya pemilihan Wagub DKI di DPRD ini. Hati-hati DPRD DKI jangan bermain api. Risiko besar menanti anggota DPRD jika terjebak money politic," kata Ubedillah.
Ubedillah melihat, beban masalah Jakarta yang begtu berat memerlukan gubernur dan wakil gubernur yang mampu bersinergi dengan baik. Wagub mampu membantu gubernur mewujudkan visi-misi dan programnya.
"Jakarta memerlukan wagub yang memiliki semacam chemistry dengan gubernur, bekerja profesional dan memiliki integritas," kata Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law studies ini. (Knu)
Baca Juga:
