Sekda Ema Sumarna Dipilih Jadi Plh. Wali Kota Bandung

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 16 April 2023
Sekda Ema Sumarna Dipilih Jadi Plh. Wali Kota Bandung

Ridwan Kamil. (MP/Albi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil prihatin atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Bandung Yana Mulyana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yana terkena OTT KPK pada Jumat (14/5/2023) malam atas dugaan suap pengadaan kamera pegawas (CCTV) dan jasa penyedia jaringan internet.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Walkot Bandung Yana Mulyana Tersangka

"Sebagai Gubernur saya sangat prihatin dan sebagai mantan Wali Kota Bandung yang dulu ngurusin Bandung begitu rupa saya sangat sedih, susah diceritakan perasaannya," ujar Ridwan Kamil ditemui usai Sidak Pasar Kosambi Bandung, (15/5/2023).

Sehari setelah peristiwa tersebut, Ridwan Kamil langsung mendatangi kantor Pemkot Bandung. Kedatangan orang nomor satu di Jabar itu untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat Kota Bandung tidak terganggu.

"Saya tadi ke sana (Pemkot Bandung) juga menitipkan dan memastikan agar pelayanan publik warga Bandung tidak terganggu," katanya.

Salah satunya yaitu terkait dengan pelayanan mudik Lebaran bagi warga Kota Bandung yang memerlukan koordinasi dari pemimpin.

Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil -- mengaku sudah mengarahkan Sekda Kota Bandung Ema Sumarna menjadi koordinator lapangan dalam program mudik tersebut.

"Sudah saya arahkan Sekda untuk segera mengambil keputusan apalagi menjelang mudik Lebaran butuh koordinasi lapangan yang luar biasa. Tapi saya rasa tidak akan terganggu," ujar Ridwan Kamil.

Baca Juga:

Wali Kota Bandung Yana Mulyana Dijadwalkan Lepas Mudik Gratis Sebelum OTT KPK

Sekda Ema Sumarna juga kemungkinan besar akan menjalankan fungsi harian Wali Kota Bandung untuk sementara selama proses pemeriksaan Yana Mulyana di KPK berlangsung.

Gubernur menyebut sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri yang mana sesuai aturan pejabat tertinggi pada birokrasi Pemkot Bandung akan menjadi Pelaksana Harian.

"Saya sudah konsultasi ke Pak Mendagri sementara sesuai aturan PLH - nya adalah Pak Sekda selaku posisi tertinggi di birokrasi," ungkapnya.

Gubernur berharap peristiwa OTT Wali Kota Bandung menjadi yang terakhir dan tidak ada lagi pejabat yang tersandung kasus korupsi di Jabar.

"Saya berharap ini yang terakhir, ini doa tulus saya supaya masyarakat bisa fokus pada pembangunan," harap Ridwan Kamil.

Gubernur berpesan kepada para bupati/ wali kota agar selalu mengedepankan integritas. Tugas utama pemimpin hanyalah untuk melayani masyarakatnya.

"Saya titip kepada 27 kepala daerah di Jabar selalu mengedepankan integritas, ingat niat kita dalam memimpin adalah untuk melayani masyarakat bukan yang lain," tutup Ridwan Kamil. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Harapan Wali Kota Bandung Yana Mulyana ke Advokat Muda Indonesia

#Gubernur Jawa Barat #Ott Kpk #KPK #Wali Kota #Bandung #Ridwan Kamil
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Bandung Ingin Dicitrakan Sebagai Kota Pendidikan
Bandung harus menjadi kota yang menarik bagi talenta muda yang ingin membangun karier dan masa depan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Bandung Ingin Dicitrakan Sebagai Kota Pendidikan
Indonesia
Laporkan Kekayaan Rp 3,08 Triliun ke KPK, Denny JA: Keterbukaan Adalah Spirit Kepemimpinan
KPK umumkan kekayaan Denny JA sebesar Rp 3,08 triliun. Presiden Komisaris PHE ini tekankan transparansi dan tanggung jawab sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Laporkan Kekayaan Rp 3,08 Triliun ke KPK, Denny JA: Keterbukaan Adalah Spirit Kepemimpinan
Indonesia
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid, Lanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi
KPK menggeledah rumah Gubernur Riau, Abdul Wahid, Kamis (6/11). Penggeledahan ini termasuk lanjutan penyelidikan kasus korupsi.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid, Lanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Pengumuman Tersangka Gubernur Riau Abdul Wahid Lewat 24 Jam, Begini Alasan KPK
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan alasan teknis yang dihadapi lembaga antirasuah.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Pengumuman Tersangka Gubernur Riau Abdul Wahid Lewat 24 Jam, Begini Alasan KPK
Indonesia
Abdul Wahid Minta Jatah Preman Sejak Awal Jabat Gubernur Riau, Sebut Dirinya 'Matahari'
Abdul Wahid langsung mengumpulkan seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Riau menegaskan dirinya sebagai satu-satunya pusat kekuasaan dengan memakai istilah satu matahari.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Abdul Wahid Minta Jatah Preman Sejak Awal Jabat Gubernur Riau, Sebut Dirinya 'Matahari'
Indonesia
Gubernur Riau Pakai Duit Pemerasan Buat Jalan Jalan ke Luar Negeri
Uang terkait kasus dugaan pemerasan itu terlebih dahulu dikumpulkan oleh Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam (DAN) sebelum dipakai untuk bepergian ke luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Gubernur Riau Pakai Duit Pemerasan Buat Jalan Jalan ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Didesak Usut Dugaan Kejanggalan Saham Jiwasraya, Nilai Kerugian Capai Rp 600 Miliar
MAKAR melaporkan ke KPK dugaan kejanggalan pembukaan blokir saham Jiwasraya di Bank BJB. Potensi kerugian negara capai Rp 600 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
KPK Didesak Usut Dugaan Kejanggalan Saham Jiwasraya, Nilai Kerugian Capai Rp 600 Miliar
Indonesia
Rumah Hakim Tipikor Medan Terbakar Jelang Tuntutan Kasus Korupsi Jalan di Sumut, Eks Penyidik KPK: Perlu Penyelidikan Mendalam
Waktu kejadian tersebut menimbulkan tanda tanya.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Rumah Hakim Tipikor Medan Terbakar Jelang Tuntutan Kasus Korupsi Jalan di Sumut, Eks Penyidik KPK: Perlu Penyelidikan Mendalam
Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi Whoosh: KPK Jamin Penyelidikan Tetap Jalan, Tak Ada Intervensi Presiden
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan penyelidikan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tetap berjalan dan tidak akan dipengaruhi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menanggung utang proyek tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Kasus Dugaan Korupsi Whoosh: KPK Jamin Penyelidikan Tetap Jalan, Tak Ada Intervensi Presiden
Indonesia
Kasus Korupsi Gubernur Riau: Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' sampai Rp 7 Miliar
KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka dugaan korupsi terkait permintaan fee atau 'jatah preman' sebesar 5 persen dari proyek PUPR-PKPP tahun 2025 senilai Rp 177,4 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Kasus Korupsi Gubernur Riau: Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' sampai Rp 7 Miliar
Bagikan