Sejumlah Komunitas Lakukan Aksi Protes Road Bike Lintasi JLNT

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 11 Juni 2021
Sejumlah Komunitas Lakukan Aksi Protes Road Bike Lintasi JLNT

Pesepeda di Jalan Layang Non Tol. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah kelompok massa akan melakukan aksi menuntut untuk dikembalikan fungsi Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang bukan sebagai lintasan road bike.

Kelompok yang tergabung dalam aksi itu komunitas Sepeda Bike To Work (B2W) Indonesia, Road Safety Association (RSA), dan Koalisi Pejalan Kaki.

Seruan Aksi tersebut disebar oleh B2W, RSA, dan Koalisi Pejalan Kaki melalui laman Instagram resminya, @b2w_Indonesia, @rsaindonesia dan @koalisipejalankaki.

Baca Juga:

Dishub DKI Tambah 2 Jalur Baru Road Bike, Ini Lokasinya

Titik penolakan JLNT untuk sepeda balap berlokasi di ujung jalan JLNT arah kokas pada Minggu (13/6) pagi yang berlangsung selama satu jam dari mulai pukul 06.00 sampai 07.00 WIB.

Dalam seruannya di media sosial, peserta mengangkat tema "Aksi demi hak atas rasa aman, berkeadilan dan berkeselamatan di Jalan".

Kegiatan itu terkait dengan dispensasi yang diberikan pada pengguna sepeda balap untuk menggunakan JLNT.

Sejumlah pesepeda memacu kecepatan saat berlangsungnya uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (23/5). ANTARA FOTO/Akbar Nug
Sejumlah pesepeda memacu kecepatan saat berlangsungnya uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (23/5). ANTARA FOTO/Akbar Nug

Menurut Ketua Umum b2w Indonesia Poetot Soedarjanto, JLNT sudah ada aturannya sejak 2017 yaitu roda dua dilarang melintas dan berdasarkan Undang-Undang lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Dengan adanya aturan tersebut, jika pemerintah masih memperbolehkan sepeda balap untuk melintas, maka akan terjadi konflik sosial.

"Memperbolehkan sepeda (jenis road bike) melintas, ini justru menimbulkan konflik sosial baru, bahkan punya ekses terhadap negatifnya pesepeda," kata Poetot dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/6).

Lanjut Peotot, aturan tersebut dapat menabrak aturan yang ada jika diberi aturan baru.

"Aksi itu untuk mengingatkan pemangku kebijakan untuk tidak menubruk aturan yang ada," tuturnya.

Baca Juga:

PSI Sebut Kebijakan Lintasan Road Bike Anies Diskriminatif

Ia menilai, hal itu sagat tidak pantas dan akan menimbulkan konflik sosial baru. Pasalnya, rambu yang dibuat Dinas Perhubungan (Dishub) dengan redaksional kata road bike itu tidak ada di dunia baik dari segi arti, maksud, dan istilah.

"Sungguh tidak elok terkait rambu yang dibuat dishub dengan deskripsi redaksional 'road bike'. Yang kami tahu di dunia gak ada rambu seperti ini, dari segi arti, maksud, istilah dan juga fungsi kata road bike gak akan ditemui di UU mana pun," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Dibolehkannya Road Bike di Sudirman-Thamrin Bentuk Kesetaraan Pemprov DKI?

#Jalur Sepeda #Demonstrasi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Tantang Demonstran Datang ke Rumahnya, Siap Lawan Sendirian
Jokowi disebut-sebut menantang para demonstran untuk datang ke rumahnya. Ia pun siap melawan sendirian. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Tantang Demonstran Datang ke Rumahnya, Siap Lawan Sendirian
Indonesia
Polda Jatim Amankan 997 Orang dalam Demonstrasi Anarkis, Catat Kerugian hingga Rp 256 Miliar
Sebanyak 682 orang sudah dipulangkan, sedangkan 315 masih menjalani proses hukum.
Frengky Aruan - Kamis, 18 September 2025
Polda Jatim Amankan 997 Orang dalam Demonstrasi Anarkis, Catat Kerugian hingga Rp 256 Miliar
Indonesia
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Pola penegakan hukum yang represif dinilai melukai prinsip demokrasi hingga memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan negara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Indonesia
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Perdebatan soal istilah “orang hilang” atau “orang yang belum kembali” tidaklah penting, karena yang utama adalah memastikan mereka kembali ke keluarganya.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Indonesia
6.118 Aparat Gabungan Jaga Demo Ojol Hari Ini, Kapolres Jakpus Klaim tak ada Senjata Api
Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif tanpa melibatkan penggunaan senjata api.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
6.118 Aparat Gabungan Jaga Demo Ojol Hari Ini, Kapolres Jakpus Klaim tak ada Senjata Api
Indonesia
Demo Ojol Hari ini, Sebagian tak Ikut karena Khawatir Kehilangan Penghasilan hingga Trauma Kerusuhan
Mayoritas pengemudi yang lain memilih tetap bekerja.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Demo Ojol Hari ini, Sebagian tak Ikut karena Khawatir Kehilangan Penghasilan hingga Trauma Kerusuhan
Indonesia
5.000 Ojol Siap Berhenti ‘Narik’ Hari ini, Ikut Demo Tuntut Pemerintah hingga DPR
Demonstrasi dimulai di depan Kementerian Perhubungan, Istana Presiden, hingga berakhir Gedung DPR, Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
5.000 Ojol Siap Berhenti ‘Narik’ Hari ini, Ikut Demo Tuntut Pemerintah hingga DPR
Indonesia
42 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Jabar terkait Demonstrasi Berujung Rusuh di Bandung
Di mana 16 di antaranya ditetapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Siber (Ditreskrimsiber) lantaran menyebarkan konten provokatif, hasutan, serta berita bohong di media sosial.
Frengky Aruan - Selasa, 16 September 2025
42 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Jabar terkait Demonstrasi Berujung Rusuh di Bandung
Indonesia
Desak Ada Area Demo di Komplek DPR, Menteri HAM Tegaskan Jalankan Amanat Prabowo
Presiden Prabowo menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia dijamin Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang HAM
Wisnu Cipto - Senin, 15 September 2025
Desak Ada Area Demo di Komplek DPR, Menteri HAM Tegaskan Jalankan Amanat Prabowo
Dunia
Lantik Sushila Karki Jadi PM Sementara, Presiden Nepal Setuju Bubarkan Parlemen
Sushila Karki sempat menolak menerima jabatan PM sementara jika parlemen yang beranggota 275 kursi itu tidak dibubarkan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Lantik Sushila Karki Jadi PM Sementara, Presiden Nepal Setuju Bubarkan Parlemen
Bagikan