Puan Sebut Usulan Resolusi Konflik Rusia-Ukraina di IPU Sesuai Semangat RI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 22 Maret 2022
Puan Sebut Usulan Resolusi Konflik Rusia-Ukraina di IPU Sesuai Semangat RI

Dokumentasi: Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin sesi pada Sidang Majelis Ke-144 IPU di BICC, Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022). (ANTARA/HO-Metaksos Setjen DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam forum General Debate 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU), proposal usulan Selandia Baru mengenai resolusi konflik Rusia-Ukraina mendapat suara terbanyak sebagai emergency item.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, usulan dari Selandia Baru pada prinsipnya sama seperti semangat perdamaian yang diusung Indonesia.

Proposal emergency item dari Selandia Baru mendapat suara paling banyak dalam voting delegasi-delegasi IPU yang digelar di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Senin (21/3) malam.

Baca Juga:

Pertemuan dengan Ketua Parlemen Mesir, Puan Minta Kuota Beasiswa Ditambah

Emergency item sendiri merupakan usulan agenda baru yang dianggap mendesak dan sangat penting untuk dibahas di sidang IPU, namun tidak tercantum dalam agenda yang ditetapkan sebelumnya.

“Majelis ke-144 IPU dilaksanakan di tengah situasi konflik antara Rusia dan Ukraina sehingga semua usulan emergency item yang masuk terkait dengan perang yang terjadi di Ukraina,” kata Puan.

Indonesia juga mengajukan proposal emergency item serupa, namun usulan Selandia Baru mendapat lebih banyak suara dari delegasi IPU. Usulan dari Selandia Baru masuk setelah usulan dari Indonesia ke majelis sidang, tepatnya di detik-detik terakhir tenggat waktu pengajuan usulan.

Dalam usulan emergency item ini, Indonesia mencoba menawarkan alternatif melalui pendekatan jalan tengah. Indonesia sekali lagi mengingatkan dunia bahwa IPU dibangun di atas landasan dialog dan diplomasi parlemen.

“Sehingga dalam menangani konflik ini pendekatan diplomasi dengan melibatkan parlemen harus dikedepankan. Aspek humanitarian juga menjadi salah satu fokus. Penanganan konflik harus mengedepankan keselamatan masyarakat sipil terutama perempuan dan anak-anak,” jelas Puan.

Sementara itu, dalam pengajuan emergency item, Selandia Baru menyampaikan bahwa narasi usulan mereka merupakan kombinasi antara dua usulan yang masuk sebelumnya. Delegasi Selandia Baru dalam argumennya mengatakan mengadopsi beberapa poin usulan yang dikemukakan Indonesia.

Dalam naskah yang dibagikan ke delegasi majelis IPU ke-144 terdapat beberapa kesamaan dengan naskah usulan Indonesia terutama mengenai humanitarian corridor dan aspek penanganan pengungsi lainnya akibat perang.

Baca Juga:

Cerita Roti Dukung Perempuan Indonesia Lewat 'Perempuan dan Cerita Mereka'

Dalam kesempatan penyampaian pandangan negara-negara, delegasi Afrika Selatan menyampaikan dukungan untuk Indonesia dan memandang usulan Indonesia lebih mudah diimplementasikan oleh parlemen.

IPU dalam hal ini harus memaksimalkan fungsi yang dimiliki sebagai saran mediasi dan dialog antar-parlemen. Draf usulan Selandia Baru pada prinsipnya menginginkan jalan dialog seperti usulan Indonesia, namun pertimbangannya memang lebih keras mengecam Rusia.

Proposal Indonesia tidak menunjukkan adanya kecaman terhadap salah satu pihak. Puan mengatakan, usulan dari Indonesia membawa dinamika di sidang IPU.

“Usulan Indonesia mampu memecah voting dan menghalangi adopsi secara aklamasi dari emergency item usulan Ukraina, yang dianggap sebagian pihak berat sebelah,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Ukraina sebelumnya juga mengajukan emergency item agar sidang IPU mengeluarkan resolusi untuk mengecam Rusia. Namun, Presiden Bureau of Women Parliamentarians yang berasal dari Ukraina, L Vasylenko melalui koneksi virtual menyatakan mencabut usulan itu dan memohon delegasi IPU mendukung usulan Selandia Baru.

“Secara prinsipil ini bukan tentang menang atau kalah voting. Kedua emergency item mengedepankan prinsip budaya damai, penghormatan hukum internasional, territorial intergrity dan aspek kemanusiaan sesuai semangat yang diusung Indonesia,” terang Puan.

“Yang utama bagi majelis ke-144 ini adalah perdamaian permanen yang dapat diterima oleh kedua belah pihak,” lanjut mantan Menko PMK itu.

Salah satu delegasi Indonesia yang hadir dalam voting di General Debate IPU Irine Yusiana Roba Puteri mengatakan, usulan emergency item dari Selandia Baru pada dasarnya sesuai dengan semangat Indonesia.

“Delegasi Selandia Baru saat menyampaikan pidato bahkan menyampaikan bahwa poin mereka mengenai building the culture of peace, integritas teritori dan penghormatan atas hukum internasional telah dengan jelas dan elegan disampaikan Ibu Ketua DPR Puan Maharani,” ucap Irine.

“Dalam beberapa forum IPU ke-144, Ibu Ketua berkali-kali menekankan poin tersebut agar parlemen mempromosikan toleransi dan dialog, serta menolak kekerasan,” tambah anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

Usai pengambilan voting, rancangan emergency item yang disetujui akan dibahas di drafting committee. Tugas dari drafting committee adalah untuk memformulasikan resolusi soal konflik Rusia-Ukraina yang ditelaah secara substantif maupun bahasa.

“Kemudian akan diajukan ke pleno untuk pengesahan,” tutup Irine. (Pon)

Baca Juga:

Relawan Puan Sebut Ganjar 'By Desain' Buzzer

#Puan Maharani #DPR RI #Ukraina #Konflik Ukraina #Rusia
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Sekadar informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Indonesia
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Masifnya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang ramai di masyarakat mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
Walaupun kepala sekolah batal dicopot, kasus itu sudah telanjur menjadi sorotan publik.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
Bagikan