Puan Pimpin Paripurna Pengesahan Anggota BPK dan Penjualan Kapal Perang
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Maret 2022
Paripurna DPR. (Foto: dpr.go.id)
MerahPutih.com - Rapat paripurna DPR ke-18 masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022 digelar hari ini. Salah satu agenda rapat adalah pengesahan dua calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027, yang sebelumnya sudah menjalani fit and proper test dan pemilihan di Komisi XI DPR.
"Agenda sidang tersebut sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 28 Maret 2022," Ketua DPR RI Puan Maharani ujar Puan di Jakarta, Selasa (29/3).
Baca Juga:
Puan dan Luhut Bertemu, Hasto: Big Data 110 Juta Sudah Enggak Perlu Dibahas
Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah melakukan fit and proper test kepada para calon anggota BPK, dan telah memilih dua nama yakni, Isma Yatun dan Haerul Saleh.
"Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada Calon Anggota BPK RI Periode 2022–2027 semoga dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan amanah," ujar Puan.
Selain pengesahan calon anggota BPK, agenda rapat paripurna lainnya adalah laporan Komisi I DPR RI atas Penjualan Barang Milik Negara berupa Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan RI, dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. (Pon)
Baca Juga:
Puan Bahas Transisi Pandemi COVID-19 ke Endemi dengan Thailand
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Menilik Pameran Foto Warna-Warni Parlemen Bertajuk Parlemen Berdaulat Indonesia Maju
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik