Puan Maharani Minta Pemerintah Fokus Penyelamatan Korban Bencana Alam

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 18 Oktober 2022
Puan Maharani Minta Pemerintah Fokus Penyelamatan Korban Bencana Alam

Tangkapan layar - Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/Syaiful Hakim/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah wilayah di Indonesia tengah dilanda bencana alam seperti banjir serta tanah longsor dalam beberapa pekan terakhir.

Untuk itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta meminta Pemerintah fokus terhadap penyelamatan korban dan memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana.

Baca Juga

Bogor Tanggap Darurat Bencana hingga 31 Desember 2022

"Atas nama pribadi dan pimpinan DPR, saya mengucapkan dukacita yang mendalam untuk para korban yang meninggal dunia serta yang mengalami luka-luka akibat bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah di Tanah Air," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/10).

Hal itu dikatakannya terkait data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang melaporkan terjadi rekor 76 bencana alam banjir hingga tanah longsor dalam sepekan terakhir. Tercatat total ada 13 orang meninggal dunia akibat bencana banjir hingga tanah longsor.

Adapun daerah yang diterpa banjir seperti di Bogor, Bandung, Jawa Barat, dan sejumlah wilayah di Jawa Timur seperti Kabupaten Malang, Blitar, dan Banyuwangi. Bencana banjir juga melanda daerah di luar Jawa seperti di Jembrana dan Karangasem, Bali. Longsor pun terjadi di Lombok, NTB.

Baca Juga

Kabupaten Bogor Paling Banyak Dilanda Bencana Hidrometeorologi Basah

Banjir menyebabkan ratusan warga sempat terisolir di rumahnya. Ada juga warga yang dilaporkan hilang akibat terseret arus banjir bandang. Infrastruktur seperti jalanan dan jembatan dilaporkan rusak. Banyak juga hewan ternak warga yang mati.

“Pemerintah bersama stakeholder terkait, Tim SAR harus fokus pada penyelamatan korban. Pastikan korban-korban yang hilang ditemukan,” tegasnya.

Mantan Menko PMK itu juga mengingatkan Pemeritah, baik pusat maupun daerah, untuk segera menyalurkan bantuan kepada korban terdampak. Puan mengimbau Pemerintah memberi bantuan kepada warga yang rumahnya rusak dan kehilangan hewan ternak.

“Berikan pelayanan terbaik bagi warga, termasuk memperhatikan kebutuhan anak-anak, lansia, ibu hamil dan menyusui. Area pengungsian pun harus nyaman dan dilengkapi dengan kebutuhan medis bagi warga,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk selalu siaga dan memitigasi dampak bencana akibat cuaca ekstrem. Masyarakat pun disarankan agar selalu waspada serta memperhatikan informasi dan peringatan cuaca dari BMKG.

“Saya juga meminta anggota dewan yang sedang memasuki masa reses untuk turun dan membantu warga, khususnya anggota DPR yang dapilnya mengalami bencana banjir dan longsor,” ujar Puan.

Anggota dewan juga diminta memperhatikan kebutuhan warga terdampak bencana. Puan mengatakan, para anggota DPR dapat membuat posko-posko darurat untuk memfasilitasi masyarakat.

“Anggota dewan bekerja sama dengan Pemerintah, Tim SAR, TNI/Polri, maupun relawan harus bisa menghadirkan solusi untuk semua kebutuhan korban banjir dan longsor,” tutup Puan. (Pon)

Baca Juga

Jokowi Perintahkan Para Menteri Antisipasi Ancaman Bencana Cuaca Ekstrem

#Puan Maharani #Bencana Alam #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Sejumlah Wilayah Kota Kabupaten di Sumatera Selatan Berstatus Waspada Curah Hujan Tinggi, BMKG Ingatkan Potensi Bencana Hidrometeorologi
"Curah hujan tinggi biasanya diikuti oleh potensi bencana banjir dan tanah longsor atau hidrometeorologi."
Frengky Aruan - Senin, 10 November 2025
Sejumlah Wilayah Kota Kabupaten di Sumatera Selatan Berstatus Waspada Curah Hujan Tinggi, BMKG Ingatkan Potensi Bencana Hidrometeorologi
Indonesia
Bencana Alam di Ciamis Terjadi di 12 Titik pada Minggu, Paling Banyak Tanah Longsor
Bencana hidrometeorologi terjadi di Ciamis menyusul cuaca ekstrem berupa hujan deras dalam beberapa hari belakangan.
Frengky Aruan - Senin, 10 November 2025
Bencana Alam di Ciamis Terjadi di 12 Titik pada Minggu, Paling Banyak Tanah Longsor
Indonesia
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
Memperkuat posisi tersangka agar proses penyidikan berlangsung dengan adil, transparan, dan berprinsip pada kemanusiaan.
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Bagikan