PSI Tolak Anggaran Pompa Kuras Sumur Resapan Pemprov DKI


Suasana lokasi pengerjaan sumur resapan di Bidara Cina, Jakarta, Selasa (4/1/2022). ANTARA/Yogi Rachman
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk membeli pompa kuras untuk pemeliharaan sumur resapan. Namun, kebijakan ini mendapatkan penolakan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI.
Ketua Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, tujuan awal dari sumur resapan adalah guna menampung limpahan air dan memasukkan air tersebut ke dalam tanah. Jika harus keluar uang untuk beli pompa kuras lagi, maka artinya sumur resapan tidak mampu membuat air meresap ke tanah
Baca Juga
[HOAKS atau FAKTA] DKI Jakarta Anggarkan Proyek Rp 80 Juta Per Sumur Resapan
"Sama saja sebagai bak penampungan air biasa saja," ujar Anggara di Jakarta, Jumat (20/5).
Anggara mengatakan inilah penyebab PSI selalu mempertanyakan program pembangunan sumur resapan sejak awal. Hal ini untuk menjaga agar anggaran besar yang telah dihabiskan menjadi sia-sia.
"Makanya kami ingatkan dari awal, jangan cuma kejar target jumlah saja tapi diukur manfaat dan perhitungan ke depannya. Kami juga sudah ingatkan bahwa beberapa daerah di di Jakarta tanahnya sudah jenuh dan tidak dapat menyerap air ke dalam tanah, apalagi kalau dibangun di atas trotoar atau di bawah jembatan layang," papar Anggara.
Baca Juga
Tanggapan Wagub DKI soal Sumur Resapan Disarankan Jadi Kolam Ternak Lele
Ia juga menambahkan bahwa dibutuhkannya pompa penguras menjadi indikasi bahwa pemilihan lokasi sumur resapan cenderung asal-asalan.
"Logikanya kalau kita butuh pompa penguras, pilihan lokasi pembangunan sumur resapan tidak ideal dengan tujuannya membuat air meresap ke tanah. Jangan sampai pengeluaran kita untuk program yang tidak efektif ini membengkak setiap tahunnya," tutup Anggara. (Asp)
Baca Juga
Komisi D Tanggapi Konsep Sumur Resapan Anies Dipakai di IKN Nusantara
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau

3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir

Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu

Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen

Total 30 UMKM Isi Blok M Hub Rubanah atau Basement 1, Secara Bertahap Mulai Buka Oktober 2025

Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur

Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
