PPKM Level 3 Batal, Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama Sesuai Jadwal

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Desember 2021
 PPKM Level 3 Batal, Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama Sesuai Jadwal

NU. (Foto: nu.or.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sempat ramai terkait penentuan jadwal Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU), dengan muncul dua kubu yang ingin dipercepat dan diundur, para petinggi NU akhirnya sepakat untuk mengembalikan jadwal Muktamar sesuai dengan kesepakatan awal.

Pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU), akhirnya akan diselenggarakan sesuai jadwal , yaitu 23 hingga 25 Desember 2021 di Lampung.

Baca Juga:

Muktamar NU Ke-34 Terimbas PPKM Level 3, PBNU Gelar Musyawarah Terbatas

Keputusan itu diambil dalam rapat yang digelar di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Selasa (7/12).

Ketua PBNU Said Aqil Siradj, keputusan ini diambil seiring dengan kebijakan penarikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 terkait pada masa Natal dan Tahun Baru 2022.

"Dengan demikian, pelaksanaan Muktamar ke-34 adalah sepenuhnya sebagaimana keputusan konferensi Besar NU tanggal 26 September 2021,"

Diketahui, penyelenggaraan Muktamar sempat akan diubah seiring adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara nasional mulai 23 Desember.

Ketetapan yang diputuskan itu ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, dan Sekretaris Jenderal H Ahmad Helmy Faishal Zaini.



Sementara itu, Kiai Miftachul Akhyar mengucap syukur. Ia mengatakan setelah masing-masing pihak melakukan ijtihad tetapi akhirnya bertemu.

Pertemuan itu bertujuan demi maslahat dam Nahdlatul Ulama agar para pendiri NU gembira melihat para pengurus PBNU di saat amanat tersebut diemban.

Ketua SC Muktamar NU Muhammad Nuh menyampaikan gelaran Muktamar ke-34 yang akan digelar 23-25 Desember 2021 nanti akan fokus membahas fondasi Nahdlatul Ulama untuk 100 tahun yang kedua.

Baca Juga:

Muktamar NU Digelar 23-25 Desember, Pemilihan Ketum Lewat One Man One Vote

"Kita akan fokus membahas fondasi NU 100 tahun yang kedua nantinya," kata M Nuh di Jakarta.

Saat ini SC kata dia sudah persiapkan semuanya yang diperlukan untuk Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama.

"Mudah-mudahan minggu ini sudah rampung materi-materi yang akan dibahas di muktamar nanti, tapi sebelum dibahas di muktamar nanti kita akan lakukan konsolidasi materi," kata dia.

Nantinya, SC kata dia juga akan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah untuk mendapatkan masukan tambahan soal materi muktamar, sehingga pada saatnya pembahasan sudah relatif dan cepat prosesnya.

"Termasuk peraturan-peraturan dan tata tertib, itu tidak semuanya kita bahas di muktamar tapi sebelum muktamar pun juga kita sosialisasikan sehingga waktu muktamar efektif betul dan kita akan fokus membahas fondasi NU 100 tahun yang kedua nanti nya," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Ramai-ramai Jelang Muktamar NU

#Muktamar NU # NU #PBNU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Salah satu fokus utama penyidik yakni menelusuri aliran dana hasil korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Indonesia
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Desakan PBNU itu untuk merespons pernyataan KPK yang mengaku sedang menelusuri aliran dana kasus kuota haji ke PBNU.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Penelusuran aliran dana turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Frengky Aruan - Kamis, 11 September 2025
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Indonesia
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti, mengecam sikap PBNU yang mengundang tokoh akademisi Israel, Peter Berkowitz. Hal itu tak bisa dibenarkan.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Indonesia
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
PBNU menegaskan larangan keras bagi kader maupun warga NU untuk terlibat dalam tindakan perusakan ataupun perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat di berbagai daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
Indonesia
PBNU Bangun 1.000 Titik SPPG, 10 Dapur Diklaim Siap Beroperasi
inisiatif ini bertujuan mencetak generasi muda yang cerdas dan unggul dalam menyongsong masa depan bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
PBNU Bangun 1.000 Titik SPPG, 10 Dapur Diklaim  Siap Beroperasi
Indonesia
Gubernur Pramono Bantah Orang NU Dipermudah Masuk Kerja di BUMD
Gubernur Jakarta mengaku mendapatkan bisikan dari Ketua PW Muslimat NU DKI Hizbiyah Rochim untuk memasukan kader Muslimat ke dalam BUMD.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 27 Juli 2025
Gubernur Pramono Bantah Orang NU Dipermudah Masuk Kerja di BUMD
Indonesia
Gubernur Pramono Janjikan Pekerjaan Bagi Kader Muslimat NU di BUMD
Peran Muslimat NU dalam bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan telah menjadi pilar penting dalam memperkuat harmoni dan menjaga kehidupan masyarakat Jakarta yang majemuk.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Gubernur Pramono Janjikan Pekerjaan Bagi Kader Muslimat NU di BUMD
Indonesia
Konferensi Pesantren Ditutup, Hasilkan Empat Rekomendasi Utama
Bertujuan menjadikan pesantren lebih maju dan mampu menghadapi tantangan zaman. ?
Dwi Astarini - Jumat, 27 Juni 2025
Konferensi Pesantren Ditutup, Hasilkan Empat Rekomendasi Utama
Indonesia
Reaksi PBNU saat Tahu Pengurusnya Jadi Komisaris Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat hingga Dituding Terima Uang
PBNU dituding mendapat aliran dana dari PT Gag Nikel Raja Ampat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 13 Juni 2025
Reaksi PBNU saat Tahu Pengurusnya Jadi Komisaris Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat hingga Dituding Terima Uang
Bagikan