Pimpinan KPK Berharap Firli Cs Tuntaskan Kasus Garuda hingga BLBI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 20 Desember 2019
Pimpinan KPK Berharap Firli Cs Tuntaskan Kasus Garuda hingga BLBI

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Firli Bahuri dan empat komisioner KPK terpilih lainnya bisa menuntaskan tiga kasus besar yang tengah bergulir.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut ketiga perkara ini juga menjadi perhatian masyarakat luas.

Baca Juga:

ICW Gusar, Jokowi Terkesan Permainkan Publik Terkait Redupnya Wacana Perppu KPK

Firli dan empat pimpinan lainnya, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango dijadwalkan dilantik Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12) hari ini.

"Kita serahkan kepada Pak Firli," kata Laode di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (19/12) kemarin.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Foto: ANTARA)
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Foto: ANTARA)

Laode mengatakan, Firli Cs harus menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin dan pesawat Garuda Indonesia. Kasus ini menjerat mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar dan Bos PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo.

Menurutnya, kasus itu juga sudah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dengan demikan, lembaga antirasuah tinggal menunggu jadwal sidang perdana.

"Jadi alhamdulillah setelah kerja sama internasional," imbuhnya.

Kasus kedua, kata Laode, adalah yang baru saja diumumkan penetapan tersangka beberapa waktu lalu, tanpa menjelaskan perkara apa. Disinyalir kasus ini yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Baca Juga:

KPK Sebut Hukuman Mati Koruptor Tak Bisa Turunkan Praktik Korupsi

Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka bersama menantunya Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Kemudian kasus ketiga adalah dugaan korupsi pemberian SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim. Saat ini KPK tengah mengajukan peninjauan kembali atas putusan bebas Syafruddin Arsyad Temenggung di Mahkamah Agung (MA).

"Jadi tolong dibantu komisioner yang akan datang mengawal itu dengan baik," ujar Laode.

Laode mengaku sudah memasukkan hal di atas bersama laporan penanganan kasus lainnya ke dalam memori serah terima jabatan yang akan diberikan ke komisioner KPK Jilid V. (Pon)

Baca Juga:

KPK Abadikan Randi-Yusuf Sebagai Nama Auditorium

#DKI Jakarta #Firli Bahuri #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Rabu (10/9) pekan lalu, KPK menyatakan sudah mempunyai nama calon tersangka, tetapi hingga hari ini belum juga dibuka ke publik.
Wisnu Cipto - 39 menit lalu
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Indonesia
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Pihak yang mengatur ketentuan penggunaan strobo pejabat ialan pemerintah pusat.
Dwi Astarini - 2 jam, 42 menit lalu
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Indonesia
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi
Survei Penilaian Integritas Kota Solo turun menjadi 76,55 masuk kategori warna kuning (waspada) di posisi 19 dari 36 kabupaten/kota di Jawa Tengah
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi
Indonesia
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Mendorong pembentukan Komite Remunerasi Independen di BUMN atau lembaga publik untuk menjaga transparansi dan perbaikan skema pensiun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Indonesia
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
RUU tersebut mengandung potensi masalah serius apabila tidak dibarengi penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Mendorong Pemprov DKI mengintensifkan gerakan pangan murah serta operasi pasar di berbagai wilayah.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Indonesia
Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
KPK awalnya mematok harga harga limit baju milik terpidana kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah tahun anggaran 2010-2011 dan 2012-2013, Librato El Arif itu Rp 5.700.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
Indonesia
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Sita Uang dari Khalid Basalamah
Uang yang diserahkan Khalid tersebut kini telah disita penyidik sebagai barang bukti.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Sita Uang dari Khalid Basalamah
Indonesia
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Tarif spesial hanya Rp 1 ini diberikan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Indonesia
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Tren peningkatan angka keterangkutan (ridership) masih terlihat konsisten di lima stasiun.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Bagikan