Pimpinan KPK Berharap Firli Cs Tuntaskan Kasus Garuda hingga BLBI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 20 Desember 2019
Pimpinan KPK Berharap Firli Cs Tuntaskan Kasus Garuda hingga BLBI

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Firli Bahuri dan empat komisioner KPK terpilih lainnya bisa menuntaskan tiga kasus besar yang tengah bergulir.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut ketiga perkara ini juga menjadi perhatian masyarakat luas.

Baca Juga:

ICW Gusar, Jokowi Terkesan Permainkan Publik Terkait Redupnya Wacana Perppu KPK

Firli dan empat pimpinan lainnya, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango dijadwalkan dilantik Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12) hari ini.

"Kita serahkan kepada Pak Firli," kata Laode di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (19/12) kemarin.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Foto: ANTARA)
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Foto: ANTARA)

Laode mengatakan, Firli Cs harus menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin dan pesawat Garuda Indonesia. Kasus ini menjerat mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar dan Bos PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo.

Menurutnya, kasus itu juga sudah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dengan demikan, lembaga antirasuah tinggal menunggu jadwal sidang perdana.

"Jadi alhamdulillah setelah kerja sama internasional," imbuhnya.

Kasus kedua, kata Laode, adalah yang baru saja diumumkan penetapan tersangka beberapa waktu lalu, tanpa menjelaskan perkara apa. Disinyalir kasus ini yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Baca Juga:

KPK Sebut Hukuman Mati Koruptor Tak Bisa Turunkan Praktik Korupsi

Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka bersama menantunya Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Kemudian kasus ketiga adalah dugaan korupsi pemberian SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim. Saat ini KPK tengah mengajukan peninjauan kembali atas putusan bebas Syafruddin Arsyad Temenggung di Mahkamah Agung (MA).

"Jadi tolong dibantu komisioner yang akan datang mengawal itu dengan baik," ujar Laode.

Laode mengaku sudah memasukkan hal di atas bersama laporan penanganan kasus lainnya ke dalam memori serah terima jabatan yang akan diberikan ke komisioner KPK Jilid V. (Pon)

Baca Juga:

KPK Abadikan Randi-Yusuf Sebagai Nama Auditorium

#DKI Jakarta #Firli Bahuri #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
KPK Sisir Dugaan Suap Eksekusi Lahan Tapos dari Vonis PN Depok Hingga MA
KPK dalami dugaan suap eksekusi lahan PN Depok, menelusuri proses sidang dari tingkat pertama hingga putusan inkracht MA
Wisnu Cipto - Sabtu, 07 Februari 2026
KPK Sisir Dugaan Suap Eksekusi Lahan Tapos dari Vonis PN Depok Hingga MA
Indonesia
KPK Tetapkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Jadi Tersangka Kasus Suap Lahan
KPK menetapkan lima tersangka kasus suap sengketa lahan PT Karabha Digdaya di Depok, termasuk Ketua dan Wakil Ketua PN Depok.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
KPK Tetapkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Jadi Tersangka Kasus Suap Lahan
Indonesia
Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terjaring OTT KPK, 7 Orang Diamankan
KPK menangkap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok dalam OTT, yang digelar Kamis (5/2). Sebanyak 7 orang diamankan dalam OTT ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 Februari 2026
Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terjaring OTT KPK, 7 Orang Diamankan
Indonesia
PT Karabha Digdaya Milik Kemenkeu Terseret Kasus Suap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok
KPK menggelar OTT di Depok terkait dugaan suap sengketa lahan di PN Depok. Ketua dan wakil ketua PN Depok serta direktur PT Karabha Digdaya ikut diamankan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
PT Karabha Digdaya Milik Kemenkeu Terseret Kasus Suap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok
Berita Foto
KPK Tahan Tersangka OTT Importasi Barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Tersangka dugaan tindak pidana korupsi suap importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Orlando Hamongan dan Rizal Fadillah memakai rompi tahanan
Didik Setiawan - Jumat, 06 Februari 2026
KPK Tahan Tersangka OTT Importasi Barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Indonesia
KPK Ungkap Suap Impor di Bea Cukai, Oknum Diduga Terima Jatah Bulanan Rp 7 Miliar
KPK mengungkap adanya dugaan aliran uang suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Oknum diduga menerima jatah Rp 7 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 06 Februari 2026
KPK Ungkap Suap Impor di Bea Cukai, Oknum Diduga Terima Jatah Bulanan Rp 7 Miliar
Indonesia
KPK Periksa Eks Menteri BUMN Rini Soemarno terkait Dugaan Korupsi Jual Beli Gas PGN
KPK memeriksa eks Menteri BUMN, Rini Soemarno. Hal itu terkait dugaan korupsi jual beli gas PGN.
Soffi Amira - Jumat, 06 Februari 2026
KPK Periksa Eks Menteri BUMN Rini Soemarno terkait Dugaan Korupsi Jual Beli Gas PGN
Indonesia
KPK semakin Sering Tangkap Pegawai Pajak serta Bea dan Cukai, DPR Ingatkan Pencegahan Harus Dilakukan
Tindakan KPK tersebut sebagai bukti komitmen dalam memberantas praktik korupsi, khususnya di sektor perpajakan yang selama ini dikenal rawan penyimpangan.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
KPK semakin Sering Tangkap Pegawai Pajak serta Bea dan Cukai, DPR Ingatkan Pencegahan Harus Dilakukan
Indonesia
Pemprov DKI Perluas Lagi Transjabodetabek, Rute Cawang-Cikarang bakal Beroperasi Februari
Pihak Transjakarta tengah mempersiapkan peluncuran rute tersebut bersamaan dengan rute Blok M - Bandara Soekarno Hatta (Soetta).
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
Pemprov DKI Perluas Lagi Transjabodetabek, Rute Cawang-Cikarang bakal Beroperasi Februari
Indonesia
Tersangka Bos Blueray Cargo John Field Lolos Saat Diciduk, KPK Ajukan Cekal
KPK meminta pemilik PT Blueray Cargo John Field menyerahkan diri setelah ditetapkan tersangka kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Bea Cukai.
Wisnu Cipto - Jumat, 06 Februari 2026
Tersangka Bos Blueray Cargo John Field Lolos Saat Diciduk, KPK Ajukan Cekal
Bagikan