Pimpinan DPR Minta Panglima TNI Kerahkan Pasukan Cari KRI Nanggala-402

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 22 April 2021
Pimpinan DPR Minta Panglima TNI Kerahkan Pasukan Cari KRI Nanggala-402

KRI Nanggala-402. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, meminta Panglima TNI Hadi Tjahjanto segera mengerahkan pasukan dalam pencarian Kapal Selam TNI AL Nanggala-402.

Hal tersebut disampaikan Aziz menanggapi hilang kontaknya kapal Selam TNI AL Nanggala-402 di perairan laut Bali setelah latihan torpedo di perairan Bali Utara kemarin.

"TNI AL dan Bakamla diharapkan segera berkoordinasi untuk menemukan titik koordinat kapal yang hilang kontak tersebut," kata Azis dalam keterangan tertulis, Kamis (22/4).

Pencarian KRI Nanggala 402 di perairan Bali, Kamis (22/4). Foto: ANTARA

Azis meminta TNI AL dan Bakamla melakukan penelusuran keberangkatan dan tujuan kapal tersebut sehingga dapat dilakukan langkah awal untuk mempermudah pencarian.

Wakil Ketua umum Partai Golkar ini juga mendukung upaya TNI menggandeng Australia dan Singapore.

Namun demikian,perlu juga diinformasikan kepada Bakamla maupun relawan terkait untuk bekerjasama dalam melakukan pencarian.

"Selama kerjasama itu sesuai prosedur maka diperbolehkan, pencarian dan hal lainnya terkait kecelakaan latihan perang, biasanya ada prosedur penyelamatan yang disepakati oleh kedua negara tersebut," kata Aziz. (Pon)

#DPR RI #Panglima TNI Hadi Tjahjanto #Kapal Selam
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam
Pengkajian ulang perlu memastikan investasi tersebut tetap memberikan ruang bagi peternak berskala kecil.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Indonesia
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Jika sebelumnya rujukan wajib mengikuti jenjang kelas rumah sakit, ke depan pasien akan langsung diarahkan ke rumah sakit
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Indonesia
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Ini cermin masalah klasik di dunia pendidikan kita
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Indonesia
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebenarnya memberikan legitimasi bagi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Indonesia
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal integritas, moral, dan etika publik.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
Indonesia
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Mestinya motivasi utama pemerintah daerah seharusnya bukan sekadar mengejar insentif, melainkan komitmen menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Indonesia
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Kratom relatif kurang diketahui masyarakat luas, padahal mampu bertahan hingga kini dan memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
TNI AL: Kapal Selam Otonomous Bukti Kemajuan Teknologi Dalam Negeri
Kehadiran KSOT juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pionir pengguna KSOT di kawasan Asia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
TNI AL: Kapal Selam Otonomous Bukti Kemajuan Teknologi Dalam Negeri
Bagikan