Pesawat Tempur Hawk 0209 Jatuh, Menhan Prabowo Diminta Audit Alutsista TNI

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 15 Juni 2020
Pesawat Tempur Hawk 0209 Jatuh, Menhan Prabowo Diminta Audit Alutsista TNI

Pesawat TNI AU jatuh di daerah permukiman penduduk di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Senin (15/6/2020) pagi. (ANTARA/HO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem, Willy Aditya angkat suara terkait jatuhnya pesawat tempur Hawk 0209 TT yang jatuh di pemukiman warga di Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau pada Senin (15/6)

Ia mendesak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan audit seluruh alutsista yang dimiliki TNI. Willy menilai audit alutsista pertahanan penting dilakukan karena perkembangan ancaman pertahanan terus berubah dan dinamis dari tiap waktu.

Baca Juga

Warga Kira Anggota TNI-AU yang Keluar dari Pesawat Sedang Latihan Terjun Payung

“Kejadian berturut-turut ini harus mendapat perhatian serius,” kata Willy dalam keterangan resminya kepada wartawan, Senin (15/6).

Willy menekankan Kementerian Pertahanan perlu mengkaji kembali setiap alutsista yang digunakan guna membangun sistem pertahanan secara komprehensif.

Ia berharap persenjataan yang Indonesia miliki perlu disesuaikan dengan membaca dan melakukan analisis situasi perkembangan terkini ancaman pertahanan negara.

“Saya rasa DPR akan menyetujui penambahan anggaran alutsista jika audit komprehensif dilakukan termasuk hasil investigasi terhadap sejumlah kecelakaan alutsista. Jadi anggaran yang dikeluarkan itu akan punya dasar yang kuat,” kata dia.

enteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengunjungi Universitas Pertahanan (Unhan) di Kampus Sentul, Rabu (13/5). Foto: Humas Unhan
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengunjungi Universitas Pertahanan (Unhan) di Kampus Sentul, Rabu (13/5). Humas Unhan

Ia nenuturkan, menemukan penyebab jatuhnya pesawat dan heli ini penting agar dapat ditindakluti terhadap pesawat dan heli sejenis yang masih dimiliki.

“Kita masih memiliki banyak Hawk 200 dan MI-17 yang masih operasional. Maka menemukan penyebab kecelakaan sangat penting dan mendesak. Kalau perlu di grounded dahulu pesawat dan heli dari jenis yang mengalami kecelakaan sampai ada kepastian penyebabnya,” kata Willy

Willy menyampaikan perlu ada revitalisasi terhadap program jaminan asuransi untuk para anggota TNI, pensiunan, dan anggota keluarganya.

Menurut dia, Asabri yang beberapa waktu lalu dihebohkan dengan adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan dana perlu direvitalisasi agar menghadirkan jaminan layanan terbaik bagi TNI.

Willy menilai Asabri memiliki layanan yang cukup lengkap seperti BPJS ditambah perumahan hingga pinjaman polis. Namun, nasib ahli waris yang ditinggalkan cukup menyedihkan. Bantuan pendidikan yang diberikan sebesar Rp15 juta kepada ahli waris dinilai sangat kecil nilainya.

"Begitu juga dengan santunan kematian yang hanya Rp17 Juta. Tidak cukup itu semua. Kemenhan dan TNI perlu mencari mekanisme terbaik agar para prajurit bisa konsentrasi bertugas tanpa takut jika terjadi sesuatu terhadap keluarganya jika mereka gugur di medan tugas,” ungkap dia.

Legislator Dapil Jatim XI ini meminta Kemenhan dan TNI juga memperhatikan sumber daya manusia selain berkenaan dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Baca Juga

Dramatis! Pilot TNI-AU Melontarkan Diri ke Udara Saat Kecelakaan Pesawat

“Kita perlu alutsista yang kuat, sama seperti kita perlu para prajurit yang bekerja dengan rasa aman dan nyaman. Karena dengan rasa aman dan nyaman inilah para prajurit bisa bekerja dengan penuh komitmen, dedikasi dan prestasi,” ujar dia.

Pada Sabtu, 6 Juni 2020, Heli milik TNI AD dengan nomor registrasi HA 5141 jatuh di Kendal, Jawa Tengah. Kecelakaan ini menyebabkan empat awak heli meninggal, sedangkan lima orang lainnya luka-luka dan sudah dilarikan ke rumah sakit. (Knu)

#DPR RI #Prabowo Subianto #TNI AU
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Tegaskan Jumlah Siswa Sedikit tak Boleh Jadi Alasan Tutup Sekolah
Penutupan sekolah harus dikaji ulang dengan matang agar tidak merugikan generasi muda di daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Legislator Tegaskan Jumlah Siswa Sedikit tak Boleh Jadi Alasan Tutup Sekolah
Indonesia
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Wahyudin mengaku pasrah dengan keputusan partai dan lembaga legislatif.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Indonesia
Reformasi Polri, Komisi III DPR Minta Tim Harus Libatkan Masyarakat
Pembentukan Tim Reformasi Polri harus benar-benar dijalankan dengan keseriusan, bukan sebatas upaya pencitraan.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Reformasi Polri, Komisi III DPR Minta Tim Harus Libatkan Masyarakat
Indonesia
DPR RI Setujui Perubahan Besar Prolegnas 2025-2029, RUU Perampasan Aset hingga Pemilu Resmi Masuk Prioritas
Persetujuan ini didukung oleh seluruh fraksi partai politik dan anggota DPR yang hadir
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
DPR RI Setujui Perubahan Besar Prolegnas 2025-2029, RUU Perampasan Aset hingga Pemilu Resmi Masuk Prioritas
Indonesia
Profil Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan yang Ditunjuk Jadi Ketua DK LPS
Anggito Abimanyu ditunjuk menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Ia akan menggantikan posisi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Profil Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan yang Ditunjuk Jadi Ketua DK LPS
Indonesia
DPR Sahkan APBN 2026 Senilai Rp 3.842 Triliun, Berikut Rinciannya
DPR mengesahkan APBN 2026 senilai Rp 3.842 triliun, Selasa (23/9). APBN ini akan menjadi dasar kebijakan fiskal Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
DPR Sahkan APBN 2026 Senilai Rp 3.842 Triliun, Berikut Rinciannya
Indonesia
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
DPR sudah menerima lima surat dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Surat tersebut membahas calon anggota LPS hingga RUU BUMN.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
Indonesia
Bertemu Sekjen PBB, Prabowo Nyatakan Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina
Presiden RI, Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres. Keduanya bertemu saat mengikuti Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Bertemu Sekjen PBB, Prabowo Nyatakan Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina
Dunia
Prabowo Pimpin Delegasi RI Standing Ovation saat Prancis Akui Palestina di PBB
Apresiasi sama diberikan hampir seluruh delegasi peserta KTT
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Prabowo Pimpin Delegasi RI Standing Ovation saat Prancis Akui Palestina di PBB
Indonesia
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia
Kementerian Agama segera membentuk Ditjen Pesantren. Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, menyambut positif langkah tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia
Bagikan