Legislator Tegaskan Jumlah Siswa Sedikit tak Boleh Jadi Alasan Tutup Sekolah

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Legislator Tegaskan Jumlah Siswa Sedikit tak Boleh Jadi Alasan Tutup Sekolah

Ilustrasi pelajar. (Foto LOMBOKita)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly atau Amure menyampaikan keprihatinannya atas rencana penutupan sejumlah sekolah di Aceh. Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin negara sehingga kebijakan penutupan sekolah harus dikaji ulang dengan matang agar tidak merugikan generasi muda di daerah.
?
“Sekolah bukan sekadar bangunan, melainkan ruang pembentukan karakter, pengetahuan, dan masa depan anak-anak kita. Jika sekolah ditutup, akses pendidikan semakin terbatas, terutama di daerah pelosok Aceh. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat pemerataan pendidikan yang menjadi amanat konstitusi,” ujar Amure di Jakarta, Selasa (23/9).
?
Ia menegaskan penyelesaian masalah sekolah tidak bisa dilakukan dengan cara instan seperti penutupan. Pemerintah daerah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) harus duduk bersama mencari solusi jangka panjang. “Jangan jadikan jumlah siswa yang sedikit sebagai landasan penutupan sekolah. Itu bertentangan dengan semangat undang-undang yang menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan,” terangnya.
?
Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh. Menurutnya, jika ada sekolah yang kekurangan murid, solusinya bisa berupa penggabungan secara bertahap, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta optimalisasi sarana pembelajaran berbasis teknologi. "Jangan langsung menutup karena ini menyangkut masa depan anak bangsa,” tegasnya.
?

Baca juga:

Sekolah Garuda akan Dibuka 2026, DPR Minta Akses dan Biaya Dijamin Negara


Selain itu, Amure juga mendorong agar pemerintah memperkuat program afirmasi pendidikan di Aceh, termasuk memberikan beasiswa, memperbanyak guru berstatus ASN yang ditempatkan di daerah terpencil, serta mendukung sekolah dengan infrastruktur memadai.
?
“Kita harus melihat ini dengan kacamata pembangunan jangka panjang. Pendidikan di Aceh harus diperkuat, bukan malah dilemahkan dengan penutupan sekolah. Komisi X DPR RI siap mendorong Kemendikdasmen untuk mencari solusi terbaik yang tetap menjamin hak belajar anak-anak Aceh,” pungkasnya.
?
Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat akan menutup tujuh sekolah yang terdiri dari SMP Swasta Kubu Capang, SD Negeri Lueng Baro, SD Negeri Lango Trasmigrasi, SD Negeri Krueng Meulaboh, SD Negeri Alpen 1 Meureubo, SD Negeri Paya Baro, dan SD Negeri Cot Buloh disebabkan kekurangan siswa atau jumlah siswa yang tidak memenuhi standar.(Pon)

Baca juga:

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah


?

#Pendidikan #DPR RI #Aceh
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
KPAI Tuntut Usut Tuntas Kematian Siswa Pahoa, Jangan Sampai Korban Dicap Stigma Negatif
Pengusutan tuntas kasus ini penting untuk memberikan kejelasan kepada keluarga korban dan menghindari stigma negatif terhadap anak.
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
KPAI Tuntut Usut Tuntas Kematian Siswa Pahoa, Jangan Sampai Korban Dicap Stigma Negatif
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Bandung Ingin Dicitrakan Sebagai Kota Pendidikan
Bandung harus menjadi kota yang menarik bagi talenta muda yang ingin membangun karier dan masa depan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Bandung Ingin Dicitrakan Sebagai Kota Pendidikan
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Bagikan