Pesan Puan untuk Bambang-Dhony: Jangan Sampai Pembangunan IKN Rugikan Rakyat

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 11 Maret 2022
Pesan Puan untuk Bambang-Dhony: Jangan Sampai Pembangunan IKN Rugikan Rakyat

Ketua DPR, Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bambang Susantono-Dhony Rahajoe resmi dilantik sebagai Kepala Otorita dan Wakil Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Kamis (10/3).

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai duet Bambang-Dhony memiliki rekam jejak yang baik. Ia berharap keduanya bisa mewujudkan IKN sebagai kota masa depan Indonesia dengan cepat.

Baca Juga

Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono Ungkap Pesan Jokowi

Namun, Puan mengingatkan pembangunan dilakukan dengan adil dan melindungi warga lokal serta ramah lingkungan. Ia berharap IKN Nusantara bisa merefleksikan kota Indonesia di masa depan.

"Tapi jangan sampai pembangunannya merugikan rakyat setempat,” tutur Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Presiden Jokowi melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Kamis (10/3), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Jay)
Presiden Jokowi melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Kamis (10/3), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Jay)

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menilai, keahlian Bambang Susantono di bidang transportasi perkotaan, infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan, akan menjadi modal dalam pembangunan IKN Nusantara.

“Keahlian beliau dibutuhkan dalam membangun IKN Nusantara agar menjadi kota yang inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan,” ucapnya.

Baca Juga

Bambang Susantono Sebut Pembangunan IKN Berlangsung Selama 20 Tahun

Sementara itu, rekam jejak Dhony Rahajoe dalam membangun kota satelit dinilai Puan juga akan memperkuat pembangunan IKN Nusantara dari sisi teknis operasional

“Pak Dhony Rahajoe berhasil membangun salah satu kota satelit terbaik di Indonesia. Pengalaman beliau bisa jadi modal membangun IKN Nusantara menjadi kota futuristik,” sebut Puan.

Puan berpesan agar keduanya segera membentuk struktur organisasi sehingga pembangunan IKN Nusantara bisa semakin cepat dikerjakan.

Agar pengelolaan pembangunan IKN berjalan optimal, Puan juga mengingatkan Bambang-Dhony untuk dapat bekerja sama secara baik dengan kementerian-kementerian serta lembaga/instansi terkait yang sudah lebih dulu terlibat.

“Lakukan koordinasi yang efektif, termasuk dengan setiap pemangku kepentingan di Kalimantan Timur. Implementasikan semua rancangan proyek pembangunan IKN Nusantara sebaik-baiknya agar hasilnya tidak mengecewakan rakyat,” ungkap Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu juga meminta agar Bambang dan Dhony terus berkomunikasi dengan DPR untuk setiap perkembangan pembangunan IKN Nusantara. Puan mengatakan, DPR menantikan kerja sama dengan Otorita IKN.

“Sebagai representasi rakyat, DPR punya kewajiban untuk mengetahui setiap detail pembangunan IKN agar dapat ikut mensosialisasikan perkembangan IKN kepada masyarakat sekaligus sebagai bentuk pengawasan. Selamat bekerja untuk Pak Bambang dan Dhony,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Jadi Wakil Otorita IKN, Dhony Rahajoe Mundur Dari Seluruh Jabatan di Sinarmas

#Puan Maharani #DPR RI #IKN Nusantara #RUU IKN #UU IKN #Kalimantan Timur
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
DPR menyebutkan, bahwa ibu kota politik di IKN tak sesuai Undang-undang. Istilah tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-undang IKN.
Soffi Amira - 49 menit lalu
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Sekadar informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Indonesia
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Masifnya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang ramai di masyarakat mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Sebuah kabar beredar di media sosial bahwa Gibran meminta ormas meminta sedekah demi membantu pemerintah membangun Ibu kota Nusantara (IKN).
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Bagikan