Pesan Puan untuk Bambang-Dhony: Jangan Sampai Pembangunan IKN Rugikan Rakyat

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 11 Maret 2022
Pesan Puan untuk Bambang-Dhony: Jangan Sampai Pembangunan IKN Rugikan Rakyat

Ketua DPR, Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Bambang Susantono-Dhony Rahajoe resmi dilantik sebagai Kepala Otorita dan Wakil Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Kamis (10/3).

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai duet Bambang-Dhony memiliki rekam jejak yang baik. Ia berharap keduanya bisa mewujudkan IKN sebagai kota masa depan Indonesia dengan cepat.

Baca Juga

Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono Ungkap Pesan Jokowi

Namun, Puan mengingatkan pembangunan dilakukan dengan adil dan melindungi warga lokal serta ramah lingkungan. Ia berharap IKN Nusantara bisa merefleksikan kota Indonesia di masa depan.

"Tapi jangan sampai pembangunannya merugikan rakyat setempat,” tutur Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Presiden Jokowi melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Kamis (10/3), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Jay)
Presiden Jokowi melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Kamis (10/3), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Jay)

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menilai, keahlian Bambang Susantono di bidang transportasi perkotaan, infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan, akan menjadi modal dalam pembangunan IKN Nusantara.

“Keahlian beliau dibutuhkan dalam membangun IKN Nusantara agar menjadi kota yang inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan,” ucapnya.

Baca Juga

Bambang Susantono Sebut Pembangunan IKN Berlangsung Selama 20 Tahun

Sementara itu, rekam jejak Dhony Rahajoe dalam membangun kota satelit dinilai Puan juga akan memperkuat pembangunan IKN Nusantara dari sisi teknis operasional

“Pak Dhony Rahajoe berhasil membangun salah satu kota satelit terbaik di Indonesia. Pengalaman beliau bisa jadi modal membangun IKN Nusantara menjadi kota futuristik,” sebut Puan.

Puan berpesan agar keduanya segera membentuk struktur organisasi sehingga pembangunan IKN Nusantara bisa semakin cepat dikerjakan.

Agar pengelolaan pembangunan IKN berjalan optimal, Puan juga mengingatkan Bambang-Dhony untuk dapat bekerja sama secara baik dengan kementerian-kementerian serta lembaga/instansi terkait yang sudah lebih dulu terlibat.

“Lakukan koordinasi yang efektif, termasuk dengan setiap pemangku kepentingan di Kalimantan Timur. Implementasikan semua rancangan proyek pembangunan IKN Nusantara sebaik-baiknya agar hasilnya tidak mengecewakan rakyat,” ungkap Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu juga meminta agar Bambang dan Dhony terus berkomunikasi dengan DPR untuk setiap perkembangan pembangunan IKN Nusantara. Puan mengatakan, DPR menantikan kerja sama dengan Otorita IKN.

“Sebagai representasi rakyat, DPR punya kewajiban untuk mengetahui setiap detail pembangunan IKN agar dapat ikut mensosialisasikan perkembangan IKN kepada masyarakat sekaligus sebagai bentuk pengawasan. Selamat bekerja untuk Pak Bambang dan Dhony,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Jadi Wakil Otorita IKN, Dhony Rahajoe Mundur Dari Seluruh Jabatan di Sinarmas

#Puan Maharani #DPR RI #IKN Nusantara #RUU IKN #UU IKN #Kalimantan Timur
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Pimpinan DPR RI akhirnya menyetujui sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk penghentian tunjangan bagi para anggota dewan
ImanK - Jumat, 05 September 2025
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Indonesia
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Puan Kembali menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Indonesia
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Penonaktifan tidak dikenal di dalam tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta peraturan DPR tentang tata tertib.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Indonesia
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Ia juga mendukung tambahan anggaran Kemendikdasmen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Indonesia
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Ahli embrio transfer manusia, ahli embrio transfer hewan, bersatu, membuat contoh perbaikan genetik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Indonesia
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Jika DPR mengambil alih, DPR harus menyusun draf rancangan dan menggelar serangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Indonesia
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Jika hal ini terjadi, DPR harus segera menggelar RDPU
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Indonesia
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Beras impor layak konsumsi harus segera dikeluarkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Bagikan