Jadi Wakil Otorita IKN, Dhony Rahajoe Mundur Dari Seluruh Jabatan di Sinarmas

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 Maret 2022
Jadi Wakil Otorita IKN, Dhony Rahajoe Mundur Dari Seluruh Jabatan di Sinarmas

Wakil Otorita IKN, Dhony Rahajoe. (Foto: Tangkapan layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dhony Rahajoe telah dilantik menjadi Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mendampingi Bambang Susantono yang menjadi kepala Ibu Kota Nusantara.

Ia mengaku akan mundur dari seluruh jabatannya di perusahaan tempat ia sebelumnya bekerja, Sinar Mas Land.

Baca Juga:

Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN Pilihan Jokowi

"Saya pribadi sejak dilantik sudah menyiapkan pengunduran diri dari Sinar Mas, Sinar Mas Land dan perusahaan-perusahaan terkait," kata Dhony di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Dhony dilantik Presiden Joko Widodo, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9M Tahun 2022, yang ditetapkan 9 Maret 2022, tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

"Jadi saya akan fokus untuk melaksanakan tugas yang cukup akbar, atau sangat berat ini," tambah Dhony.

Dia mengaku, sudah dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno sepekan setelah Presiden Jokowi berkunjung ke kawasan Green Office Park di Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang Selatan, pada 21 Desember 2021.

"Saya dihubungi Pak Pratikno seminggu setelah kunjungan Presiden ke tempat pusat pertumbuhan baru di BSD. Setelah itu, kami cukup panjang diskusi, (saya) dimintai pendapat-pendapat," ungkapnya.

Tetapi, penunjukan Dhony secara resmi sebagai Wakil Kepala Otorita IKN dilakukan pada Rabu, (9/3).

"Dan baru kemarin, Rabu, ada perintah saya diminta untuk membantu menyukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara," ungkapnya.

Pada 24 Desember 2021, Presiden berkunjung ke kawasan Green Office Park, BSD City terkait rencana Pemerintah dalam proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Kala itu, Dhony memberikan penjelasan secara langsung kepada Presiden Jokowi tentang pengembangan kawasan BSD City melalui layar multimedia dan maket kota.

Presiden Jokowi disebut sangat tertarik dengan penerapan konsep green district, green building, dan green office di BSD City. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi juga mengunjungi Gedung Sinar Mas Land Plaza BSD dan Gedung GOP 9.

IKN akan dibangun di wilayah daratan seluas sekitar 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektar, yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Presiden berharap IKN menjadi kota untuk semua atau city for all dan merefleksikan kota Indonesia di masa depan. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Resmi Lantik Kepala Otorita IKN Bambang Susantono

#UU IKN #IKN Nusantara #Ibu Kota #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Tak ada korban jiwa dalam kebakaran.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Indonesia
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Kebakaran menyebabkan kerusakan signifikan pada seluruh kamar yang terletak di lantai 3 dan 4 Tower 14.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Indonesia
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) wajib bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran hunian pekerja konstruksi (HPK) di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
 Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Indonesia
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Sejumlah infrastruktur pendukung, antara lain Bandara Internasional Nusantara sudah rampung 100 persen dan bakal ditempatkan 41 orang mengoperasikan prasarana pendukung transportasi IKN tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 September 2025
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Indonesia
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di KIPP IKN, kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Otorita IKN Almi Mardhani, saat ini dalam tahap tender.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
DPR menyebutkan, bahwa ibu kota politik di IKN tak sesuai Undang-undang. Istilah tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-undang IKN.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Sebuah kabar beredar di media sosial bahwa Gibran meminta ormas meminta sedekah demi membantu pemerintah membangun Ibu kota Nusantara (IKN).
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Indonesia
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung
Tercatat sebanyak 1.170 orang pegawai Otorita IKN telah resmi berpindah (ke IKN) dan menempati di beberapa menara
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung
Indonesia
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Prabowo baru bersedia meneken Keppres Pemindahan IKN dengan syarat infrastruktur dan sarana prasarana telah benar-benar siap.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Bagikan