Jadi Wakil Otorita IKN, Dhony Rahajoe Mundur Dari Seluruh Jabatan di Sinarmas

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 Maret 2022
Jadi Wakil Otorita IKN, Dhony Rahajoe Mundur Dari Seluruh Jabatan di Sinarmas

Wakil Otorita IKN, Dhony Rahajoe. (Foto: Tangkapan layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dhony Rahajoe telah dilantik menjadi Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mendampingi Bambang Susantono yang menjadi kepala Ibu Kota Nusantara.

Ia mengaku akan mundur dari seluruh jabatannya di perusahaan tempat ia sebelumnya bekerja, Sinar Mas Land.

Baca Juga:

Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN Pilihan Jokowi

"Saya pribadi sejak dilantik sudah menyiapkan pengunduran diri dari Sinar Mas, Sinar Mas Land dan perusahaan-perusahaan terkait," kata Dhony di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Dhony dilantik Presiden Joko Widodo, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9M Tahun 2022, yang ditetapkan 9 Maret 2022, tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

"Jadi saya akan fokus untuk melaksanakan tugas yang cukup akbar, atau sangat berat ini," tambah Dhony.

Dia mengaku, sudah dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno sepekan setelah Presiden Jokowi berkunjung ke kawasan Green Office Park di Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang Selatan, pada 21 Desember 2021.

"Saya dihubungi Pak Pratikno seminggu setelah kunjungan Presiden ke tempat pusat pertumbuhan baru di BSD. Setelah itu, kami cukup panjang diskusi, (saya) dimintai pendapat-pendapat," ungkapnya.

Tetapi, penunjukan Dhony secara resmi sebagai Wakil Kepala Otorita IKN dilakukan pada Rabu, (9/3).

"Dan baru kemarin, Rabu, ada perintah saya diminta untuk membantu menyukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara," ungkapnya.

Pada 24 Desember 2021, Presiden berkunjung ke kawasan Green Office Park, BSD City terkait rencana Pemerintah dalam proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Kala itu, Dhony memberikan penjelasan secara langsung kepada Presiden Jokowi tentang pengembangan kawasan BSD City melalui layar multimedia dan maket kota.

Presiden Jokowi disebut sangat tertarik dengan penerapan konsep green district, green building, dan green office di BSD City. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi juga mengunjungi Gedung Sinar Mas Land Plaza BSD dan Gedung GOP 9.

IKN akan dibangun di wilayah daratan seluas sekitar 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektar, yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Presiden berharap IKN menjadi kota untuk semua atau city for all dan merefleksikan kota Indonesia di masa depan. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Resmi Lantik Kepala Otorita IKN Bambang Susantono

#UU IKN #IKN Nusantara #Ibu Kota #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sapi Kurban Prabowo untuk Warga Sekitar IKN, Beratnya Beda Sama Tahun Lalu 1 Ton Kurang
Tahun 2025 sapi kurban dari Presiden Prabowo jenis Simental dengan bobot sekitar satu ton. Untuk Idul Adha tahun ini jenis limosin beratnya 950 kilogram
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Mei 2026
Sapi Kurban Prabowo untuk Warga Sekitar IKN, Beratnya Beda Sama Tahun Lalu 1 Ton Kurang
Indonesia
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Pembangunan IKN terus berjalan melalui tiga skema pendanaan yakni anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Indonesia
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Putusan MK, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi tahapan pemindahan ibu kota.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Indonesia
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus
Putusan MK soal status DKJ tidak menghentikan pembangunan IKN. IKN diarahkan sebagai pusat pemerintahan strategis dan green capital Indonesia.
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan IKN menjadi ibu kota Indonesia. Kini, Jakarta masih sah menjadi ibu kota Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Indonesia
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Status Jakarta sebagai ibu kota negara dinyatakan masih berlaku hingga pemerintah secara resmi menerbitkan keputusan presiden mengenai perpindahan ibu kota ke Nusantara.
Dwi Astarini - Rabu, 13 Mei 2026
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Indonesia
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
“Mungkin pada 2028 kita akan menyaksikan gedung legislatif dan yudikatif dengan kemegahan yang sama. Kita tunggu dua tahun ke depan,” kata Muzani.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
Indonesia
Pembangunan di IKN Tidak Kena Program Efisiensi Anggaran
pembangunan kedua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 April 2026
Pembangunan di IKN Tidak Kena Program Efisiensi Anggaran
Bagikan