Perjuangkan RUU KIA, Puan Ingin Mengoptimalkan Kedekatan Ibu dan Anak

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 18 Juni 2022
Perjuangkan RUU KIA, Puan Ingin Mengoptimalkan Kedekatan Ibu dan Anak

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam acara Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat. (Foto: PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, memaparkan betapa pentingnya kedekatan ibu dan anak sesudah dilahirkan.

Fenomena tersebut menjadi dasar Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA).

Baca Juga:

PDIP Sosialisasikan Cegah Stunting pada 500 Ibu Hamil

“Di DPR RI, kami sedang memperjuangkan UU Kesejahteraan ibu dan anak. Yang mana nantinya ibu melahirkan cutinya itu Insyaallah dari 3 bulan jadi 6 bulan,” kata Puan saat membuka acara Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat di Sekolah Partai PDIP, Sabtu, (18/6).

Puan mengatakan, teknis pembuatan RUU itu akan dikomunikasikan lebih lanjut. Yang jelas, hal itu akan dibahas antara DPR dan Pemerintah.

“Cuti 3 bulan memang cukup, tetapi kalau bisa 6 bulan, kenapa tidak. Dan 3 bulan selanjutnya, apakah nanti itu WFH, tetap bekerja, tapi bersama bayinya. Ini penting. Sehingga kedekatan antara ibu dan anak bisa lebih dekat, bisa lebih memberikan ASI,” ujarnya.

Dengan RUU itu, Puan mengatakan pihaknya juga menyasar peran ayah dalam mengurus serta membesarkan anak lebih diberikan. Para ibu juga akan bisa bekerja sembari mengurus anaknya.

“Jadi kita dukung ya itu semua,” imbuhnya.

Baca Juga:

Di Sekolah Partai PDIP, Ganjar dan Gibran Digembleng Senam Sicita

Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menyatakan, pemerintah berterima kasih kepada PDIP yang selalu memberikan perhatian yang luar biasa terhadap penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak. Khususnya oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Ibu Megawati Soekarnoputri membuat buku yang luar biasa, ini adalah buku resep makanan anak baduta (bawah dua tahun) dan ibu hamil dari Ibu Megawati. Iya, luar biasa,” katanya.

Kata Hasto, stunting bisa dikenali dengan orang yang pendek, walau orang pendek belum tentu stunting. Namun stunting memiliki setidaknya tiga kerugian.

“Satu, stunting itu pendek, jadi susah bersaing. Mau jadi TNI, Polri juga susah. Mau naksir pramugari juga ragu-ragu karena kita nggak pede. Kemudian, stunting itu daya memahaminya rendah. Jadi ya sulit untuk menjadi cerdas. Ketiga, mudah sakit-sakit-sakitan," urainya.

Pada titik itulah pendidikan dan pemberdayaan para ibu dalam membesarkan anak, sangatlah penting. Karenanya, sesuai arahan Presiden Jokowi, anak stunting harus dicegah. Targetnya, di tahun 2024 bisa mencapai 14 persen, dimana saat ini angkanya masih 24,4 persen. (Pon)

Baca Juga:

Menkeu Sri Mulyani Paparkan soal BRIN di Hadapan Kepala Daerah PDIP

#PDIP #Stunting #Puan Maharani
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
PDIP menyoroti dugaan mahasiswa UBK yang menerima uang usai bertemu Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Berita
SOYJOY Nutrition Award 2026 Apresiasi 213 Program Gizi, Soroti Inovasi Penanganan Stunting dan Kesehatan Masyarakat
SOYJOY Nutrition Award 2026 menghimpun 213 program gizi dari berbagai daerah. Hampir separuh program berfokus pada penanganan stunting.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 Juni 2026
SOYJOY Nutrition Award 2026 Apresiasi 213 Program Gizi, Soroti Inovasi Penanganan Stunting dan Kesehatan Masyarakat
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Bagikan