People Power Dibalut Ajaran Agama, Mahfud MD: Menyesatkan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 03 Juni 2019
People Power Dibalut Ajaran Agama, Mahfud MD: Menyesatkan

Mahfud MD bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (Foto: MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menduga ada sejumlah pihak yang terus menerus memanfaatkan kepentingan kelompok dengan membawa isu agama.

Padahal, tindakan membawa agama dalam berbagai gerakan termasuk isu termasuk aksi people power pada 21 dan 22 Mei lalu merupakan tindakan yang sesat dan tidak dibenarkan.

BACA JUGA: Empat Pembakaran Mobil Brimob saat Kerusuhan 21-22 Mei Ditangkap

"Menurut saya menyesatkan jika agama dijadikan people power seakan akan memperjuangkan agama padahal seharusnya tidak seperti itu. Kalau diangkat ke tema agama, itu justru mudah memancing emosi dan itulah yang harus dihindarai," kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (4/6)

Praktisi hukum itu juga menegaskan, dugaan yang menyebutkan bahwa polisi sudah bertindak dalam menangani aksi kerusuhan lalu dianggap sudah dalam kadar yang sesuai dan proporsional.

Meski, pada dasarnya hukum di pengadilan yang akan menentukan benar atau salah tindakan penanganan para pelaku kerusuhan sehingga berujung pada meninggalnya 8 orang.

"Yang pasti polisi itu harus bertindak. Kalau ada yang mau menjarah masa polisi tidak bertindak karena polisi harus pro aktif," tandasnya.

Mahfud MD di KPU. (MP/Asropih)
Mahfud MD di KPU. (MP/Asropih)

Ditambahkannya, dalam pemahamannya, demokrasi dan hukum harus berjalan selaras dan tidak bisa terus menerus memaksakan kehendak.

"Sebab jika masing masing pihak memaksakan kebenaran, sistem demokrasi serta ideologi pancasila sama saja sia-sia. Buat apa kita ribut-ribut terus tidak ada untungnya. Silahkan kembalikan kepada ranah hukum untuk menyelesaikannya", jelas dia.

Sementara itu, Imam Besar Masjid Istiqlal Nassarudin Umar menyayangkan perilaku serta omongan para tokoh masyarakat yang justru menggelorakan perlawanan dan bukan ketenangan. Nassarudin berharap agar kedepan tidak ada lagi gerakan yang selalu membawa agama namun kemudian malah berujung pada kericuhan.

"Jadikan kasus kemarin sebagai pelajaran jangan gampang pakai bahasa agama melegitimasi sebuah kepenmtingan subjerktif. Kita juga jangan mudak terpancing menanggapi seseorang atau kelopmpok yang menggunakan bahasa agama karena potensi menimbulkaj persoalan panjang," kata Nassarudin.

BACA JUGA: Satu Korban Kerusuhan 22 Mei Dipastikan Tewas Diberondong Peluru

Nassarudin juga mengatakan, sudah seharusnya tokoh yang merasa orang pintar bisa memberikan ketenangan di masyarakat. Sebab di Indonesia sampai saat ini menurutnya masih sedikit orang arif dibandingkan orang orang pintar.

"Orang arif lihat saja dari pernyataanny, kalau menyejukan itu bukti kematangan. Tapi kalau pintar tapi menimbulkan kontroversi itu pintar tapi belom matang", tutup Nassarudin. (Knu)

#Mahfud MD #Aksi Unjuk Rasa #Demokrasi Indonesia
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gabung Tim Reformasi Polri, Mahfud Md Ingin Benahi Kultur Internal Korps Bhayangkara
Mahfud menilai ada tiga aspek utama yang perlu diperhatikan dalam perbaikan penegakan hukum di tubuh Kepolisian, yaitu aturan, aparat, dan budaya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Gabung Tim Reformasi Polri, Mahfud Md Ingin Benahi Kultur Internal Korps Bhayangkara
Indonesia
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung MPR/DPR RI, Senin (22/9). Mereka menolak upah murah dan meminta sistem outsourcing dihapus.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Indonesia
Presiden Prabowo Bentuk Komisi Reformasi Polri, Mahfud Md Masuk Kandidat Utama
Mantan Menkopolhukam Mahfud Md berpotensi kembali masuk ke pemerintahan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Presiden Prabowo Bentuk Komisi Reformasi Polri, Mahfud Md Masuk Kandidat Utama
Indonesia
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Pola penegakan hukum yang represif dinilai melukai prinsip demokrasi hingga memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan negara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Indonesia
Sempat Dilaporkan Hilang setelah Demo di Jakarta, 2 Pemuda Akhirnya Ditemukan dan Minta Maaf
Dua pemuda yang dikira hilang saat demo di Jakarta kini telah kembali ke keluarga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Sempat Dilaporkan Hilang setelah Demo di Jakarta, 2 Pemuda Akhirnya Ditemukan dan Minta Maaf
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Lantik Mahfud Md jadi Jaksa Agung untuk Berantas Pejabat yang Korupsi
Mahfud MD membantah pelantikan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Lantik Mahfud Md jadi Jaksa Agung untuk Berantas Pejabat yang Korupsi
Indonesia
Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan
Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menilai sejak Dudy diangkan menjadi Menhub, kinerja kementerian mengalami kemunduran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Aksi sejumlah massa menggelar unjuk rasa menutut sahkan RUU Perampasan Aset di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Indonesia
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
KBRI Dhaka turut berkoordinasi dengan otoritas Nepal untuk membantu WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Stasiun TV Dilarang Tayangkan Aksi Unjuk Rasa karena Mengandung Unsur Kekerasan
Stasiun TV dilarang menayangkan aksi unjuk rasa, karena mengandung unsur kekerasan. Lalu, apakah informasi tersebut benar?
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Stasiun TV Dilarang Tayangkan Aksi Unjuk Rasa karena Mengandung Unsur Kekerasan
Bagikan