Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Wacana Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan dan mengusulkan penundaan pemilu 2024 pada presiden Joko Widodo menulai penolakan.
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pernyataan pria yang juga Wakil Ketua DPR itu soal penundaan pemilu tidak tepat.
Baca Juga:
Penundaan Pemilu Bakal Picu Turbulensi Politik
"Pemilu sudah ditentukan tanggal 14 Febuari 2024. Wacana ini tidak visioner dan tidak bijaksana," kata Jerry kepada wartawan, Kamis (24/2).
Jerry berpendapat, wacana ini juga berpotensi menggerus suara pria yang akrab disapa Cak Imin ini dan partainya.
"Ingat, anggota dan pemilih NU cukup besar. Bisa saja kepemimpinan Cak Imin bakal goyah. Bagi saya isu perpanjangan jabatan presiden sudah usai jangan lagi dipersoalkan," paparnya.
Ia melihat, usulan Cak Imin tersebut juga ada agenda terselubung soal perpanjangan masa jabatan Presiden. Padahal Jokowi sudah menolak.
"Kok sekarang Cak Imin sengaja membuka kembali isu lama itu," urainya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, melihat ini berkaitan dengan elektabilitas Cak Imin yang dianggapnya tidak kunjung naik.
Diketahui Cak Imin digadang-gadang akan maju sebagai Capres di Pemilu 2024. Namun, di dalam survei Litbang Kompas beberapa hari lalu, namanya tak masuk sama sekali.
"Itu juga ada hubungannya dengan persoalan Cak Imin. Soal elektabilitanya yang tak naik dan sedang tak harmonis dengan PBNU," sambungnya.
Selain itu, bisa jadi ada kepentingan lain jika ada Ketum Parpol lain yang mengungkapkan hal yang sama.
"Yang diutarakan oleh itu berpotensi menimbulkan kepentingan oligarki dan koorporasi. Bukan kepentingan rakyat," kata Ujang.
Kepentingan yang dimaksud adalah keinginan membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi tiga periode.
"Partai-partai atau ketum partai yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden telah mengkhianati reformasi," kata Ujang.
Saat bertemu pengusaha, Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Apabila Pemilu dan Pilpres digelar pada 14 Februari 2024, dikhawatirkan menghambat pemulihan ekonomi. (Knu)
Baca Juga:
Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda, PKS Singgung Rezim Otoriter
