Pengamat: Keberadaan Ahok di Jajaran BUMN Bakal Timbulkan Banyak Kontroversi


Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: ANTARA
MerahPutih.com - Pengamat politik Emrus Sihombing menilai, keberadaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di jajaran BUMN bisa menimbulkan kontroversi. Sebab, banyak orang yang merasa gerah mantan Gubernur DKI itu menempati jajaran tertinggi di organisasi publik.
Emrus menyebut, wacana kemungkinan Ahok di posisi puncak BUMN yang bermasalah tersebut tampaknya tidak berjalan mulus. Ada saja pro dan kontra yang mewarnainya.
Baca Juga:
"Orang yang murni berkeinginan agar Ahok tidak masuk menjadi pimpinan di BUMN karena mereka tidak setuju dengan karakter Ahok selama ini yang acapkali memang tampak kurang humanis," kata Emrus dalam keterangannya, Sabtu (16/11).

Emrus menduga, ketika Ahok nantinya menduduki kursi pimpinan BUMN, permasalaham akan datang silih berganti.
"Bisa saja orang yang boleh jadi mengganggu kepentingannya selama ini dan yang akan datang bila mana Ahok benar-benar duduk sebagai pemimpin di BUMN tarkait," kata Emrus.
Dosen pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan ini menambahkan, ada aktor tertentu di belakangnya yang merasa terusik atas kemapanan selama ini yang terkait dengan berbagai kepentingannya.
Baca Juga:
Tak Ragukan Ahok Jadi Bos BUMN, Mantan Ketua Muhammadiyah: Dia Sudah Belajar Selama Ditahan
"Bila mana Ahok 'membongkar' berbagai masalah yang bisa jadi terkait dengan orang yang bersangkutan, maka serta merta menyebutnya sebagai tindakan balas dendam karena pernah menolak Ahok akan duduk sebagai petinggi di BUMN tersebut," jelas Emrus.

Emrus melihat, hal itu bisa terjadi mengingat dinamika yang terjadi di BUMN sangat dinamis.
"Untuk mengkonfirmasi empat atau lebih kategori tersebut, hanya waktulah yang mengujinya bilamana Ahok benar-benar sudah ditempatkan di BUMN dengan posisi sangat strategis," pungkas Emrus. (Knu)
Baca Juga:
Pemerintah Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Menolak Ahok Jadi Bos BUMN
Bagikan
Berita Terkait
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN

Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan

Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat

Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia

Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN

Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!

Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man

DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem

Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan

Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
