Pengamat: Keberadaan Ahok di Jajaran BUMN Bakal Timbulkan Banyak Kontroversi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 16 November 2019
Pengamat: Keberadaan Ahok di Jajaran BUMN Bakal Timbulkan Banyak Kontroversi

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Emrus Sihombing menilai, keberadaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di jajaran BUMN bisa menimbulkan kontroversi. Sebab, banyak orang yang merasa gerah mantan Gubernur DKI itu menempati jajaran tertinggi di organisasi publik.

Emrus menyebut, wacana kemungkinan Ahok di posisi puncak BUMN yang bermasalah tersebut tampaknya tidak berjalan mulus. Ada saja pro dan kontra yang mewarnainya.

Baca Juga:

Komisi VI DPR Pastikan Ahok Miliki Syarat Jadi Bos PLN

"Orang yang murni berkeinginan agar Ahok tidak masuk menjadi pimpinan di BUMN karena mereka tidak setuju dengan karakter Ahok selama ini yang acapkali memang tampak kurang humanis," kata Emrus dalam keterangannya, Sabtu (16/11).

Ahok saat ulang tahun ke-68 Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono di Jakarta, Minggu (26/03). (MP/Dery Ridwansah)
Ahok saat ulang tahun ke-68 Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono di Jakarta, Minggu (26/03). (MP/Dery Ridwansah)

Emrus menduga, ketika Ahok nantinya menduduki kursi pimpinan BUMN, permasalaham akan datang silih berganti.

"Bisa saja orang yang boleh jadi mengganggu kepentingannya selama ini dan yang akan datang bila mana Ahok benar-benar duduk sebagai pemimpin di BUMN tarkait," kata Emrus.

Dosen pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan ini menambahkan, ada aktor tertentu di belakangnya yang merasa terusik atas kemapanan selama ini yang terkait dengan berbagai kepentingannya.

Baca Juga:

Tak Ragukan Ahok Jadi Bos BUMN, Mantan Ketua Muhammadiyah: Dia Sudah Belajar Selama Ditahan

"Bila mana Ahok 'membongkar' berbagai masalah yang bisa jadi terkait dengan orang yang bersangkutan, maka serta merta menyebutnya sebagai tindakan balas dendam karena pernah menolak Ahok akan duduk sebagai petinggi di BUMN tersebut," jelas Emrus.

Ilustrasi - Petugas melintas di depan jaringan pipa di kilang pengolahan minyak PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V, Balikpapan, ( ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww)
Ilustrasi - Petugas melintas di depan jaringan pipa di kilang pengolahan minyak PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V, Balikpapan, ( ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww)

Emrus melihat, hal itu bisa terjadi mengingat dinamika yang terjadi di BUMN sangat dinamis.

"Untuk mengkonfirmasi empat atau lebih kategori tersebut, hanya waktulah yang mengujinya bilamana Ahok benar-benar sudah ditempatkan di BUMN dengan posisi sangat strategis," pungkas Emrus. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Menolak Ahok Jadi Bos BUMN

#Basuki Tjahaja Purnama #BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN
Sepertinya pemerintah malah sengaja menyalahartikan waktu 2 tahun yang diberikan seperti aji mumpung.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN
Indonesia
Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan
RUPS PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) rencananya bakal digelar pada 20 September 2025 mendatang.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan
Indonesia
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, khususnya untuk menggenjot kredit rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Indonesia
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
ni usaha di luar inti bisnis Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis sesuai dengan roadmap yang dikendalikan Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merombak struktur dewan pengawas dan komisaris BUMD dan mengangkat sejumlah orang dekatnya.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Ahok singgung soal polemik yang kerap muncul terkait PBB sejak masa kepemimpinannya.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Ahok juga menyinggung soal uang pajak.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Bagikan