Pengamat: Keberadaan Ahok di Jajaran BUMN Bakal Timbulkan Banyak Kontroversi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 16 November 2019
Pengamat: Keberadaan Ahok di Jajaran BUMN Bakal Timbulkan Banyak Kontroversi

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Emrus Sihombing menilai, keberadaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di jajaran BUMN bisa menimbulkan kontroversi. Sebab, banyak orang yang merasa gerah mantan Gubernur DKI itu menempati jajaran tertinggi di organisasi publik.

Emrus menyebut, wacana kemungkinan Ahok di posisi puncak BUMN yang bermasalah tersebut tampaknya tidak berjalan mulus. Ada saja pro dan kontra yang mewarnainya.

Baca Juga:

Komisi VI DPR Pastikan Ahok Miliki Syarat Jadi Bos PLN

"Orang yang murni berkeinginan agar Ahok tidak masuk menjadi pimpinan di BUMN karena mereka tidak setuju dengan karakter Ahok selama ini yang acapkali memang tampak kurang humanis," kata Emrus dalam keterangannya, Sabtu (16/11).

Ahok saat ulang tahun ke-68 Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono di Jakarta, Minggu (26/03). (MP/Dery Ridwansah)
Ahok saat ulang tahun ke-68 Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono di Jakarta, Minggu (26/03). (MP/Dery Ridwansah)

Emrus menduga, ketika Ahok nantinya menduduki kursi pimpinan BUMN, permasalaham akan datang silih berganti.

"Bisa saja orang yang boleh jadi mengganggu kepentingannya selama ini dan yang akan datang bila mana Ahok benar-benar duduk sebagai pemimpin di BUMN tarkait," kata Emrus.

Dosen pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan ini menambahkan, ada aktor tertentu di belakangnya yang merasa terusik atas kemapanan selama ini yang terkait dengan berbagai kepentingannya.

Baca Juga:

Tak Ragukan Ahok Jadi Bos BUMN, Mantan Ketua Muhammadiyah: Dia Sudah Belajar Selama Ditahan

"Bila mana Ahok 'membongkar' berbagai masalah yang bisa jadi terkait dengan orang yang bersangkutan, maka serta merta menyebutnya sebagai tindakan balas dendam karena pernah menolak Ahok akan duduk sebagai petinggi di BUMN tersebut," jelas Emrus.

Ilustrasi - Petugas melintas di depan jaringan pipa di kilang pengolahan minyak PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V, Balikpapan, ( ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww)
Ilustrasi - Petugas melintas di depan jaringan pipa di kilang pengolahan minyak PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V, Balikpapan, ( ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww)

Emrus melihat, hal itu bisa terjadi mengingat dinamika yang terjadi di BUMN sangat dinamis.

"Untuk mengkonfirmasi empat atau lebih kategori tersebut, hanya waktulah yang mengujinya bilamana Ahok benar-benar sudah ditempatkan di BUMN dengan posisi sangat strategis," pungkas Emrus. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Menolak Ahok Jadi Bos BUMN

#Basuki Tjahaja Purnama #BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Perusahaan BUMN sektor konstruksi, PT PP (Persero) Tbk (PTPP), resmi ditunjuk sebagai kontraktor utama internasional dalam proyek Malolos–Clark Railway Contract Package S-01 (CP S01) di Filipina.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Indonesia
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia, diklaim Rosan, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Bagikan