Pengamat Bocorkan Sosok Ketua Badan Otorita Ibu Kota Negara

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 12 Maret 2020
 Pengamat Bocorkan Sosok Ketua Badan Otorita Ibu Kota Negara

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah (Foto: fh.usakti.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai, Basuki Tjahaja Purmama (Ahok) lebih memenuhi syarat pimpin Ibu Kota baru dibanding tiga kandidat lainnya.

Trubus menyebut, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu memiliki kapasitas, kapabilitas, punya track record yang baik dan serta berpengalaman memimpin ibu kota ne

gara.

Baca Juga:

Budiman Sudjatmiko Nilai Ahok Layak Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru

"Karena yang penting itu pengalaman. Beliau punya pengalaman memimpin ibu kota negara, kemudian track recordnya baiklah, ia teruji. Orangnya punya kompetensi, kapabilitas, punya kapasitas untuk memimpin ibu kota negara. Pengalaman birokrasi dia cukup matang ya," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/3).

Ahok jadi calon kuat kepala badan otorita ibu kota baru
Calon kuat Kepala Otorita Ibu Kota Baru Ahok (kanan) bersama dengan Presiden Jokowi. (Foto: instagram.com/basukibtp)

"Mengingat pembangunan Ibu Kota Negara ini kan memang berat ya, berat dalam arti bahwa itu membutuhkan orang-orang yang kapabilitas dan kapasitas yang mumpuni ya, Ahok mempunyai itu," sambung Trubus.

Trubus menyebut Ahok mampu berkoordinasi dan bekerja sama dengan investor. Hal tersebut dibuktikan Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, dimana banyak pembangunan di ibu kota yang tidak menggunakan APBD.

"Persoalannya kan Ibu Kota Negara itu satunya adalah mengenai infrastruktur. Infrastruktur sendiri itu membutuhkan anggaran yang besar, anggaran yang besar itu bukan berasal dari APBN tapi dari investor. Nah beliau mampu berkoordinasi, bekerjasama dengan investor," jelas Trubus.

Trubus menegaskan bahwa Ahok sosok yang mumpuni sebagai Kepala Badan Otorita IKN. Apalagi, lanjutnya, Ahok juga memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi dan didukung oleh PDIP, sehingga peluang untuk memimpin ibu kota baru terbuka lebar.

"Ahok ini disamping punya pengalaman, dia punya kedekatan dengan Pak Presiden Jokowi sendiri. Karena Pak Jokowi tentu ingin orang dipercaya (pimpin IKN), berarti orang terdekat," ungkapnya.

"Kemudian Ahok juga mendapat dukungan politik yang kuat. Kita tahu Pak Ahok ini orang PDIP ya, partai penguasa jadi tentu sangat support," pungkas Trubus.

Baca Juga:

Ngabalin Anggap yang Tolak Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru Tak Waras

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi empat nama calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur, salah satunya adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sementara tiga nama lainnya, yakni Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, dan Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana.(Knu)

Baca Juga:

Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru, Pengamat: Dia Tak Pandai Menata Kata-Kata

#Basuki Tjahaja Purnama #Pemindahan Ibu Kota #Pengamat Kebijakan Publik #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Keracunan Makan Bergizi Gratis Masih Terjadi, Pengamat: Banyak yang ingin Cari Untung dari Proyek MBG
Pengamat sebut banyak pihak melupakan bahwa pengadaan pangan sehat adalah hak asasi setiap anak sejak dilahirkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Keracunan Makan Bergizi Gratis Masih Terjadi, Pengamat: Banyak yang ingin Cari Untung dari Proyek MBG
Indonesia
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Nama Ahok diseret-seret oleh tersangka mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Pengamat tak Terima Pasar di Jakarta Kumuh, Sebut Perbaikan Sudah Terlihat Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, tak setuju dengan pernyataan bawah pasar di Jakarta kumuh.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Pengamat tak Terima Pasar di Jakarta Kumuh, Sebut Perbaikan Sudah Terlihat Jelas
Indonesia
Gubernur Pramono Ubah Status Hukum PAM Jaya Jadi Perseroda, Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Betentangan dengan ketentuan Hukum
Rencana perubahan status PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda serta pelaksanaan IPO berawal dari inisiatif Gubernur DKI Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Gubernur Pramono Ubah Status Hukum PAM Jaya Jadi Perseroda, Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Betentangan dengan ketentuan Hukum
Indonesia
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Legalitas, izin, dan dampak sosial-ekonomi dari keberadaan tanggul harus segera diklarifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Indonesia
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Tunjangan rumah anggota DPRD kini menuai kritik. Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, meminta Mendagri mengambil sikap tegas.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merombak struktur dewan pengawas dan komisaris BUMD dan mengangkat sejumlah orang dekatnya.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Bagikan