Penanganan Papua Dinilai Tidak Efektif

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 April 2021
Penanganan Papua Dinilai Tidak Efektif

Anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Lekagak Teleggen masuk daftar DPO Polri. (Foto: ANTARA/HO-Humas Nemangkawi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Berbagai operasi di Papua dinilai tidak efektif, sehingga sehingga berbagai persoalan tidak selesai, bahkan hingga menyebabkan gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.

"Jadi, yang terjadi di Papua memang suatu tragedi, ini membuktikan bahwa operasi yang terjadi selama ini berpuluh-puluh tahun di Papua tidak efektif," kata Anggota MPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/4).

Baca Juga:

BIN Tegaskan Pemakaman Kabinda Papua Tidak Boleh Diliput Media

Menurut anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, ketidakefektifan itu terlihat dari tindakan kebrutalan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata, merujuk istilah kepolisian ini, terus meningkat sehingga menyebabkan gangguan keamanan.

Bahkan, lanjut ia, Dave tidak mau menyebut KKB, tetapi lebih setuju dengan penyebutan kelompok separatis.

"Kalau di Papua mereka ini jelas-jelas separatis teroris. Mereka dengan kejam membunuh, bahkan dengan sesama warga Papua sendiri, para pekerja sipil membangun jalan, bahkan guru," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR ini mengingatkan, masih ada sejumlah masalah yang hingga saat ini belum selesai di Papua dan harus diselesaikan secara menyeluruh, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Anggota DPR Dave Laksono. (Foto: Antara)
Anggota DPR Dave Laksono. (Foto: Antara)

Persoalan di Papua, lanjut ia, tidak bisa dengan hanya penumpasan kombatan-kombatan yang ada sekarang, tetapi pendekatan sosial budaya ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan melihat secara benar situasi kondisi Papua.

Ia menegaskan, pendekatan militer perlu menumpas KKB. Namun, di sisi lain pembangunan infrastruktur maupun SDM Papua jangan sampai terabaikan.

"Bahkan, kita juga melihat kualitas hidup Papua di Manokrawi Jayapura itu temasuk 10 kota termahal di Indonesia. Kenapa? Karena bahan baku makanan harus diimpor," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Hari Ini Jenazah Kabinda Papua Dikebumikan di TMP Kalibata

#Papua #DPR #Konflik Papua
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
Gempa Nabire Papua M 6,6 Sebabkan Jaringan Telekomunikasi Terputus dan Objek Vital Rusak
Tidak ada laporan korban setelah gempa kuat tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Gempa Nabire Papua M 6,6 Sebabkan Jaringan Telekomunikasi Terputus dan Objek Vital Rusak
Indonesia
BNPB Kirim Tim Reaksi Cepat ke Nabire, Tangani Dampak dan Kerusakan Akibat Gempa
Tim reaksi cepat itu bertugas mendampingi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nabire melakukan asesmen untuk menentukan status bencana di Nabire.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
BNPB Kirim Tim Reaksi Cepat ke Nabire, Tangani Dampak dan Kerusakan Akibat Gempa
Indonesia
Gempa ‘Darat’ Magintudo 6,6 di Nabire Papua Tengah Dipicu Pergerakan di Sesar Anjak Weyland, Getarannya Bikin Orang Bangun Terkaget
Gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Gempa ‘Darat’ Magintudo 6,6 di Nabire Papua Tengah Dipicu Pergerakan di Sesar Anjak Weyland, Getarannya Bikin Orang Bangun Terkaget
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Capaian Cek Kesehatan Gratis di Papua Masih Rendah, Tertinggi di Jabar Capai 51 Persen
Jumlah peserta terendah terdapat di tiga provinsi lainnya, yaitu Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Capaian Cek Kesehatan Gratis di Papua Masih Rendah, Tertinggi di Jabar Capai 51 Persen
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Rusuh di Yalimo, Enam Personel Satgas Maleo Kopassus Terkepung Berhasil Dievakuasi
Puluhan bangunan terbakar, termasuk ruko, kos-kosan, rumah dinas, kantor dinas, serta fasilitas TNI dan Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Rusuh di Yalimo, Enam Personel Satgas Maleo Kopassus Terkepung Berhasil Dievakuasi
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Bagikan