Pemilu Tinggal Dua Setengah Tahun, Akbar Tandjung: Mesin Partai Segera Bergerak

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Januari 2022
Pemilu Tinggal Dua Setengah Tahun, Akbar Tandjung: Mesin Partai Segera Bergerak

Partai Golkar. (Foto: DPP Golkar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Para elit partai di seluruh tingkatan diperintahkan untuk menaikkan perolehan kursi di Parlemen. Perintah itu berdasarkan surat Nomor 002/DK/GOLKAR/I/2022.

Perintah ditanda tangani oleh Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung dan Sekretaris DK Anwar Arifin dikutip di Jakarta, Minggu (30/1).

Surat yang ditembuskan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Sekretaris Jeneral DPP Partai Golkar tersebut mengingatkan para pimpinan Golkar, bahwa DPP menghendaki agar partai yang didirikan pada 20 Oktober 1964 tersebut dapat menjadi pemenang Pemilu 2024.

"Golkar dapat memenangkan Pemilu 2024, sebagaimana dialami pada Pemilu 2004 (20 tahun lalu), di mana pada waktu itu Ketua Umum DPP Partai Golkar adalah Akbar Tandjung," tulis Akbar dalam surat itu.

Pada Pemilu di 2004, Partai Golkar menjadi pemenang Pemilu dengan perolehan 128 kursi, PDIP mendapatkan 109 kursi. Keberhasilan itu tersebut dicatat oleh DK Golkar karena pada Pemilu 1999, PDIP mendapatkan 153 kursi atau 33,74 persen suara.

Namun, sejak 2004, Golkar mengalami penurunan jumlah suara dan kursi Partai Golkar di DPR. Hal ini menjadi catatan di surat yang ditanda-tangani oleh politisi senior di Golkar tersebut.

Pada Pemilu 2009 jumlah kursi Partai Golkar di DPR tercatat sebanyak 106, lalu turun lagi menjadi 91 kursi pada pemilu 2014, dan 85 kursi pada pemilu 2019.

Dewan Kehormatan bersyukur karena Partai Golkar tetap menjadi partai terbesar kedua di DPR pada pemilu 2019.

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni. ANTARA/HO-Partai Golkar Surabaya
Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni. ANTARA/HO-Partai Golkar Surabaya

"Sehingga partai masih mendapat posisi-posisi strategis kepemimpinan di DPR, misalnya Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus dan Ketua MPR Bambang Soesatyo," katanya.

Surat itu juga menegaskan agar seluruh elemen dan mesin partai bergerak, mengingat memasuki tahun 2022, berarti waktu efektif persiapan pemilu tinggal dua setengah tahun lagi atau 2022 dan 2023 hingga hari-H pemilu 2024.

"Seluruh jajaran DPD I dan DPD II Partai Golkar di seluruh Indonesia agar mulai melakukan persiapan-persiapan dalam rangka menghadapi Pemilu 2024," tegas Akbar. (Pon)

#Akbar Tanjung #Partai Golkar #Pemilu #UU Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Bagikan