Pemilu Tinggal Dua Setengah Tahun, Akbar Tandjung: Mesin Partai Segera Bergerak

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Januari 2022
Pemilu Tinggal Dua Setengah Tahun, Akbar Tandjung: Mesin Partai Segera Bergerak

Partai Golkar. (Foto: DPP Golkar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Para elit partai di seluruh tingkatan diperintahkan untuk menaikkan perolehan kursi di Parlemen. Perintah itu berdasarkan surat Nomor 002/DK/GOLKAR/I/2022.

Perintah ditanda tangani oleh Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung dan Sekretaris DK Anwar Arifin dikutip di Jakarta, Minggu (30/1).

Surat yang ditembuskan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Sekretaris Jeneral DPP Partai Golkar tersebut mengingatkan para pimpinan Golkar, bahwa DPP menghendaki agar partai yang didirikan pada 20 Oktober 1964 tersebut dapat menjadi pemenang Pemilu 2024.

"Golkar dapat memenangkan Pemilu 2024, sebagaimana dialami pada Pemilu 2004 (20 tahun lalu), di mana pada waktu itu Ketua Umum DPP Partai Golkar adalah Akbar Tandjung," tulis Akbar dalam surat itu.

Pada Pemilu di 2004, Partai Golkar menjadi pemenang Pemilu dengan perolehan 128 kursi, PDIP mendapatkan 109 kursi. Keberhasilan itu tersebut dicatat oleh DK Golkar karena pada Pemilu 1999, PDIP mendapatkan 153 kursi atau 33,74 persen suara.

Namun, sejak 2004, Golkar mengalami penurunan jumlah suara dan kursi Partai Golkar di DPR. Hal ini menjadi catatan di surat yang ditanda-tangani oleh politisi senior di Golkar tersebut.

Pada Pemilu 2009 jumlah kursi Partai Golkar di DPR tercatat sebanyak 106, lalu turun lagi menjadi 91 kursi pada pemilu 2014, dan 85 kursi pada pemilu 2019.

Dewan Kehormatan bersyukur karena Partai Golkar tetap menjadi partai terbesar kedua di DPR pada pemilu 2019.

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni. ANTARA/HO-Partai Golkar Surabaya
Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni. ANTARA/HO-Partai Golkar Surabaya

"Sehingga partai masih mendapat posisi-posisi strategis kepemimpinan di DPR, misalnya Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus dan Ketua MPR Bambang Soesatyo," katanya.

Surat itu juga menegaskan agar seluruh elemen dan mesin partai bergerak, mengingat memasuki tahun 2022, berarti waktu efektif persiapan pemilu tinggal dua setengah tahun lagi atau 2022 dan 2023 hingga hari-H pemilu 2024.

"Seluruh jajaran DPD I dan DPD II Partai Golkar di seluruh Indonesia agar mulai melakukan persiapan-persiapan dalam rangka menghadapi Pemilu 2024," tegas Akbar. (Pon)

#Akbar Tanjung #Partai Golkar #Pemilu #UU Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
MK Kembali Akan Putuskan Gugatan UU Pemilu, Hari ini Asa 15 Ketatapan Dibacakan MK
Sebelum sidang pengucapan putusan atau ketetapan digelar, MK melaksanakan sidang perbaikan permohonan pada pukul 13.00 WIB untuk dua permohonan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
MK Kembali Akan Putuskan Gugatan UU Pemilu, Hari ini Asa 15 Ketatapan Dibacakan MK
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Bagikan